Pertamina Dukung Program Satu Harga Elpiji se-Sulawesi

PT Pertamina sangat mendukung rencana para gubernur se-Sulawesi yang akan memberlakukan program satu harga elpiji karena akan menjadi solusi mengatasi kelangkaan elpiji yang sering terjadi di wilayah ini.

"Ini rencana kebijakan yang sangat bagus, kami siap mendukung pelaksanaannya," kata Joko Pitoyo, General Manager Marketing Operation Region (MOR) VII PT Pertamina Wilayah Sulawesi kepada wartawan di Palu, Kamis (13/4/2017).

Usai peluncuran produk BBM terbaru Pertamina yakni Pertamax Turbo dan Dexlite di SPBU Jalan Moh. Yamin, Joko Pitoyo mengaku belum tahu persis konsep pelaksanaan kebijakan satu harga elpiji se-Sulawesi itu dan progressnya sudah sampai dimana.

"Kebetulan kemarin saya bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah bapak Longki Djanggola, beliau menceriterakan bahwa ada rencana gubernur se-Sulawesi untuk memberlakukan kebijakan satu harga elpiji," ujarnya.

Menurut Joko, kelangkaan elpiji, khususnya elpiji bersubsidi tabung 3kg itu sering terjadi karena disparitas harga antara satu daerah dengan daerah lain terlalu tinggi.

Contoh, HET elpiji di Kota Palu ini adalah Rp16.000/tabung, sementara di provinsi tetangga Sulawesi Barat Rp18.000 dan Gorontalo juga Rp18.000.

"Nah, namanya juga pedagang yang mau mencari keuntungan, elpiji di Kota Palu bisa saja dibawa ke Sulbar atau Gorontalo. Akibatnya, stok di Kota Palu langka dan harga melambung," ujarnya.

Dengan kebijakan satu harga elpiji, kata Joko, maka tidak akan terjadi lagi jatah di satu daerah lari ke daerah lain yang harganya lebih tinggi.

Terkait perlunya subsidi agar harga elpiji bisa sama di setiap daerah, Joko mengaku bahwa itu wewenang pemerintah daerah.

"Kami hanya menetapkan harga jual sampai ke tingkat agen, sedangkan distribusi sampai ke pangkalan di daerah-daerah itu wewenang pemerintah daerah yang akan menetapkannya dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)," katanya.

Kepada Gubernur Sulteng, Joko Pitoyo juga memperkenalkan produk gas nonsubsidi berupa bright gas berukuran 5,5 kg untuk disosialisasikan kepada para aparatur sipil negara (ASN).

Elpiji 3kg itu, seyogianya hanya untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp1,5 juta/bulan serta usaha kecil dan menengah seperti usaha gorengan dan warung kecil, maka ASN seharusnya tidak menggunakan elpiji bersubsidi lagi tetapi bright gas.

Bila ini terimplementasi dengan baik, akan menjadi solusi lain dalam mengatasi kelangkaan elpiji 3kg di pasaran.

Dalam dua bulan terakhir, elpiji 3kg di Kota Palu mengalami kelangkaan sehingga harga jual melonjak hingga Rp35.000/tabung, namun sepekan ini sudah berangsur pulih meski harga masih bertahan di Rp20.000/kg di atas HET Rp16.000/kg, setelah Pertamina dan Pemkot Palu menindak tegas agen dan pangkalan elpiji yang nakal. (Ant)