Empat Tahun Mengawal Keberlanjutan Investasi Compact

Empat tahun telah berlalu sejak Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC) mulai dilaksanakan di Indonesia. Compact Indonesia telah meraih berbagai pencapaian yang berkontribusi pada upaya Pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan, khususnya melalui pertumbuhan ekonomi.

Di tahun terakhirnya, Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia), selaku lembaga pengelola hibah Compact, memperkuat upaya keberlanjutan dari proyek-proyek Compact yang fokus pada tiga area yakni pengembangan ekonomi rendah karbon, pengurangan stanting dan modernisasi pengadaan.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam pidato pembukaan acara ?Empat Tahun Hibah Compact? mengatakan, MCA-Indonesia, selaku lembaga pengelola Hibah Compact, harus bekerja keras untuk mencapai target ketiga proyek dan mengawal keberlanjutan investasi Compact.

?Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat berbagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki daya saing Indonesia. Kami berharap saat Compact selesai nanti, ketiga proyek yakni Proyek Kemakmuran Hijau, Kesehatan dan Gizi, serta Modernisasi Pengadaan dapat menghasilkan berbagai model pembangunan yang berharga, yang dapat diambil manfaatnya, diterapkan dan direplikasi,? ujar Bambang Brodjonegoro.

Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan, melalui forum ini MCA-Indonesia bermaksud menggali masukan, mengapresiasi, dan mempererat kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

?Kami ingin agar para pemangku kepentingan dapat mengawal dan mendukung keberlanjutan program, terutama setelah Compact Indonesia berakhir pada April 2018 mendatang. Selain itu, diharapkan akan terbangun dukungan dari pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat sipil untuk memastikan kesinambungan proyek-proyek kami.? ujar Bonaria Siahaan.

Bonaria ?menjelaskan pencapaian Compact Indonesia Dalam empat tahun pelaksanaan, proyek Kemakmuran Hijau, telah menjalin kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk mendukung kinerja lembaga tersebut dalam upaya restorasi 2-3 juta hektar lahan gambut. Proyek ini juga telah menandatangani 52 perjanjian hibah terkait energi terbarukan dan merangkul pelaksana di tingkat komunitas maupun sektor swasta. Program Compact juga memberikan hibah kepada 53 kelompok masyarakat akar rumput untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, termasuk kelompok perempuan.

Dalam Proyek Modernisasi Pengadaan, MCA-Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberi dukungan penguatan kelembagaan, sehingga 29 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan telah berstatus permanen. Pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan proyek ini telah meluluskan 229 orang, sehingga mereka memiliki kapasitas sebagai ahli pengadaan berstandar internasional. Dari segi sistem, MCA-Indonesia membantu pengembangan 16 kontrak katalog lokal dan nasional untuk barang yang rutin dibutuhkan dan tersedia bebas di pasar. Hasilnya, Rp 2,3 miliar dapat dihemat berbagai lembaga pemerintah pusat dan lokal melalui pengadaan peralatan teknologi informasi komunikasi dalam kontrak katalog. Sedangkan untuk pengadaan seragam kerja melalui kontrak katalog, Pemprov DKI Jakarta berhasil menghemat Rp 10,3 miliar (30%) dari anggaran.

Adapun melalui Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Stanting, MCA-Indonesia berkontribusi terhadap target Pemerintah Indonesia menurunkan prevalensi anak stanting dari 37% pada 2013 menjadi 28% di tahun 2019. Dengan intervensi inovatif yang memadukan gizi, sanitasi, dan komunikasi, proyek ini berupaya mencegah stanting di lokasi kerjanya yang tersebar di 62 kabupaten dan 11 provinsi. Salah satu wilayahnya, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, berhasil menurunkan angka stanting balita dari 37% (2014) menjadi 32% (2016). Proyek ini pun telah melatih 17.515 orang dalam beragam topik terkait stanting, mulai dari konseling pemberian makanan bagi bayi dan anak, pemantauan pertumbuhan, wirausahawan sanitasi, hingga pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sebanyak 25 kabupaten telah mereplikasi pendekatan proyek ini dengan dananya sendiri, baik menggunakan APBD maupun Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.