Gubernur Bali: Literasi Keuangan Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak

Gubernur Provinsi Bali I Made Mangku Pastikan mengatakan, upaya peningkatan literasi keuangan Indonesia bukan cuma milik pemerintah/ regulator dan industri jasa keuangan, tapi harus menjadi perhatian semua orang.

"Literasi keuangan harusnya menjadi perhatian semua orang," ujar dia dalam sambutannya pada Seminar Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertajuk Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/5/2017).

Menurutnya, tingkat literasi keuangan sangat penting karena akses keuangan seseorang erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

"Saat ini puluhan juta orang tidak dapat mengakses produk dan jasa keuangan. Oleh karena itu, saya ingin lembaga jasa keuangan melalui produk dan layanannya harus menjadi sahabat, artinya selalu ada tidak hanya disaat senang tapi juga saat mengalami musibah," ungkapnya.

"Di saat masyarakat memiliki dana lebih, produk tabungan tersedia, di saat mereka butuh dana produk kredit tersedia. Disaat mereka tertimpa musibah ada produk asuransi untuk mereka," tambahnya.

Sementara itu, bagi kelompok masyarakat menengah, literasi keuangan sangat penting agar mereka terhindar dari investasi ilegal alias bodong. "Mereka yang berada di kelompok menengah menjadi target penjualan investasi jadi kalau pemahaman keuangan masih rendah bisa menjadi korban investasi bodong," tandas dia.

Sekadar informasi meskipun meningkat, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan Malaysia dan Singapura yang masing-masing sudah mencapai 65 persen dan 98 persen.

Sementara, literasi kuangan Indonesia menurut survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan mencapai 29,66 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 67,82 persen. Angka ini meningkat bila dibandingkan survei OJK pada 2013 dimana indeks literasi keuangan mencapai 21,84 persen dan indeks inklusi keuangan 59,74 persen.

"Hal ini mengindikasikan pengelolaan sumber keuangan masyarakat masih rendah," tutupnya.