OJK Akan Luncurkan Buku Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan buku Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Kamis (18/5/2017) mendatang.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen?Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan peluncuran buku ini menandai tahapan pertama dalam framework?Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan 2013-2027.

Adapun, pada framework tersebut terdapat tiga tahapan, yaitu Tahap I (Tahun 2013-2017 Pembangunan); Tahap II (Tahun 2018-2022 Pengembangan); dan Tahap III (Tahun 2023-2027 Akselerasi).

"Pada tahap pembangunan secara prinsip sudah terbangun semua. Hampir tidak ada pekerjaan rumah (PR) tersisa, apa yang harus dipastikan? Kelancarannya," katanya di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Kusumaningtuti mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani akan menyaksikan penyerahan simbolis SPKK kepada perwakilan pemerintah, konsumen, dan industri keuangan pada kesempatan tersebut. Ia mengharapkan kehadiran Menko PMK dapat mendorong perubahan mindset dan sudut pandang masyarakat Indonesia menjadi cerdas keuangan.

"Ini betul-betul revolusi mental. Jadi, tidak sekedar edukasi dan komunikasi untuk mengetahui, tapi benar-benar kita menyiapkan masyarakat Indonesia sejak dini agar cerdas keuangan. Sejak 2013 waktu kita melaksanakan ini kita langsung MoU dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam perjalanan kita MoU dengan Mendikbud dan Menristek. Kita juga men-training guru dan dosen di beberapa kota. Menteri-menteri yang saat sebut tadi ada di bawah koordinasi PMK," ujarnya.

Adapun, peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan akan?disemarakkan dengan berbagai macam acara seperti pembukaan perdagangan bursa; penyerahan sertifikat ISO 9001:2015 kepada layanan konsumen OJK; Gerakan Indonesia Menabung; pameran capaian industri keuangan; dan talkshow dengan tema Peningkatan Fungsi dan Peras LAPS dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang Adil, Murah, dan Efisien.

Ada lebih dari 800 undangan pada peluncuran SPKK yang terdiri dari unsur pemerintah dalam hal ini Menko PMK, delapan kementerian di bawah Menko PMK, empat kementerian terkait (mitra kerja perlindungan konsumen), dan pemimpin DPR.

Selain itu, diundang pula Ombudsman, LJK, LAPS,?asosiasi industri keuangan, AIPEG, YLKI, Peradi, Forum Rektor Indonesia, Aptisi, wartawan, konsumen/masyarakat (pelajar, mahasiswa, dan ibu majelis taklim) serta internal OJK.