Kominfo Canangkan Gerakan 100 Kota Pintar

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan gerakan menuju 100 kota pintar (smart city) dengan membentuk 25 kota pintar di 25 kabupaten/kota.

"Sekarang ini pemerintah daerah berlomba-lomba membangun?smart city, tapi yang memenuhi syarat secara bertahap 25 lebih dulu," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam tayangan video pada "Indonesia Smart City Summit 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City" di Makassar, Sulsel, Senin (22/5/2017).

Selanjutnya, 75 kota pintar lagi ditargetkan akan segera terbentuk sehingga menjadi 100 kota pintar pada 2019, ujarnya, serta mengapresiasi sebanyak 25 wali kota dan bupati atau wakilnya yang hadir meneken MoU Gerakan Menuju 100 Smart City.

Sementara itu, Direktur Jasa Teknologi Informasi Lintasarta, penyedia platform?smart city, Arya N Soemali mengatakan pihaknya siap mendukung dan menyediakan platform terkait kota pintar.

"Kami telah memiliki infrastruktur fiber optik di 146 kota dengan panjang 2.800 km di Indonesia, cloud (komputasi awan), sejumlah data center berkapasitas besar, 14.400 titik VSAT dan sejumlah aplikasi untuk mendukung?smart city," katanya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi seperti ITB, UGM dan lainnya untuk mengembangkan berbagai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan didudukkan dalam platform yang dimiliki Lintasarta.

Dengan platform terintegrasi ini, lanjut dia, pemerintah daerah tidak perlu membangun aplikasi sendiri-sendiri seperti menyediakan server, perangkat, dan sumber daya manusia sendiri, karena investasi di bidang teknologi berbiaya sangat besar, katanya.

"Penghematan bisa sampai 50-60 persen jika bekerja sama dan menggunakan platform terintegrasi kami," katanya.

Gerakan menuju 100 Smart City ini merupakan gagasan bersama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor Staf Kepresidenan, para akademisi dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati mengatakan, gerakan Smart City diharapkan menjadikan kota bisa melayani warga dan menghadirkan solusi bagi permasalahan di daerah. (Ant)