Presiden Panggil Menteri Kabinet Kerja, Bahas Persiapan Idul Fitri

Pemerintah membahas persiapan untuk perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2017, salah satunya terkait kelancaran arus mudik.

"Berkaitan dengan kelancaran mudik nantinya, moda transportasi, stok BBM, harga-harga bahan pokok semuanya agar betul-betul di lapangan di kontrol betul, dicek, agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, tidak terjadi," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor pada Senin (29/5/2017).

Presiden memerintahkan jajaran menteri dalam Kabinet Kerja untuk segera menuntaskan persoalan yang masih dihadapi terkait hal-hal tersebut guna menjaga kelancaran perayaan Idul Fitri 1438 H.

"Apabila ada hal-hal yang masih kurang, agar dalam kesempatan waktu masih kurang lebih satu bulan ini bisa dikejar untuk diselesaikan," tambah Presiden.

Presiden juga membahas tentang keamanan saat perayaan Hari Raya Idul FItri 1438 Hijriah.

"Yang berkaitan dengan keamanan, stabilitas keamanan. Kita ingin memasuki nantinya di Hari Raya Idul Fitri, rasa aman masyarakat itu harus ada. Kemudian juga, hati-hati terhadap ancaman, terutama terorisme," ujar Kepala Negara.

Selain membahas persiapan Idul FItri 1438 H, sidang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu juga membahas sejumlah topik lain yaitu pemantauan harga-harga bahan pokok saat bulan Ramadan serta upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak melonjak naik, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi sejumlah bahan pokok di ritel modern seperti gula pasir Rp12.500,00 per kilogram, minyak goreng dalam kemasan sederhana Rp11 ribu/liter, dan daging beku maksimum Rp80 ribu/kg.

Diharapkan dengan HET tersebut, tidak terjadi lonjakan harga akibat penyesuaian harga oleh pedagang.

Untuk kelancaran arus mudik, pemerintah juga tengah mempersiapkan jalur tol di wilayah utara Pulau Jawa mulai Pejagan, Jawa Barat hingga ke Batang, Jawa Tengah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang mudik ke arah timur Jawa. (Ant)