PLTA Cisokan Bakal Serap 3.000 Tenaga Kerja 

Pembangkit Listrik Tenaga Air Cisokan Hulu yang lokasi pembangunannya di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur diprediksi akan membutuhkan tenaga kerja 3 ribu tenaga kerja.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (UIP JBT I) Anang Yahmadi menjelaskan menurut aturan dua per tiga dari jumlah total kebutuhannya mencapai 3 ribu orang, sedangkan untuk tenaga kerja lokal sebayak 2 ribu orang.

"Kalau menurut aturan dua per tiga dari jumlah total, kalau kebutuhan tenaga kerja 3 ribu orang, maka kita butuh 2 orang harus pekerja lokal, tidak harus dari Kabupaten Bandung Barat," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (8/6/2017).

Anang menjelaskan pekerja lokal tersebut akan menempati berbagai posisi kerja tetapi jika pekerjaan membutuhkan kemampuan khusus maka membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri.

"Untuk tenaga lokal dia bisa menempati posisi apa saja, tapi untuk skill yang susah dan di sini tidak ada itu memang (tenaga) asing," kata Anang.

Menurut dia, pembangunan PLTA Upper Cisokan sendiri terbagi dalam beberapa paket seperti paket untuk pembangunan DAM dan terowongan, paket untuk pembangunan generator dan turbin serta paket pembangunan transmisi.

"Kalau untuk turbin dan generator itu seperti butuh pekerja asing sedangkan untuk pembangunan transmisi pasti akan lebih banyak tenaga lokalnya," ungkapnya

Sebelumnya, Sekda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong agar pembangunan tiga proyek pembangkit listrik yakni PLTU Indramayu, PLTU Unit 2 Cirebon serta PLTA Upper Cisokan, di Kabupaten Bandung Barat, dapat merekrut tenaga kerja lokal saat beroperasi nanti.

"Beberapa waktu lalu PLN melaporkan perkembangan tiga proyek pembangkit tersebut dan saya berharap pekerja lokal dilibatkan saat ketiga pembangkit listrik tersebut mulai beroperasi," ujarnya.

Ia meminta PT PLN (Persero) Distibusi Jawa Barat untuk segera menyiapkan kriteria dan klasifikasi apa yang harus dipenuhi pekerja lokal di tiga pembangkit listrik tersebut.

"Tentunya harus dengan klasifikasi yang tepat, maka pemerintah daerah bisa menyiapkan dari sekarang, karena waktu operasinya 3 tahun lagi,"pungkasnya.