DPRD: Program Swasembada Pangan Jangan Hanya Wacana

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jainudin Karim meminta pemerintah daerah setempat untuk lebih serius menangani program swasembada pangan, agar tidak hanya sekadar wacana.

"Untuk mencapai target program pemerintah daerah seharusnya merumuskan kebijakan strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Kebijakan dan program dilakukan secara terarah dan terukur sehingga bisa dengan mudah mengevaluasi sejauh mana capaiannya," katanya kepada wartawan di Sampit, Senin (12/6/2017).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, beberapa kendala seperti status kawasan yang menghambat perluasan cetak sawah, maupun sarana dan prasarana pertanian yang masih minim, harus ada perkembangannya dari tahun ke tahun.

Permasalahan hendaknya tidak dibiarkan begitu saja karena menganggap kendala status kawasan tidak bisa diselesaikan.

"Sudah sejauhmana status kawasan yang menjadi kendala pengembangan lahan pertanian diurus untuk pelepasan atau pinjam pakainya. Kemudian sarana dan prasarana pertanian yang minim sudah berapa yang ditambah dan kontribusinya terhadap produksi pertanian petani kita," ungkapnya.

Jainudin mengatakan, kondisi lahan pertanian di Kotawaringn Timur saat ini serba dilematis. Di satu sisi, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan maupun pemukiman.

Sementara itu, di sisi lain minat masyarakat untuk bercocok tanam juga mengalami penurunan yang drastis.

"Jika itu terjadi, maka produktivitas di sektor pertanian, khususnya pangan akan tergerus. Ini yang harus diantisipasi oleh kebijakan dan program pemerintah daerah melalui dinas teknis dan instansi terkait," katanya.

Lebih lanjut Jainudian mengatakan, dalam mengatasi permasalahan status kawasan, pengajuannya hendaknya tidak hanya sekadar melalui jalur birokrasi, namun juga harus melalui jalur politik, seperti memanfaatkan atau minta tolong para anggota DPR RI perwakilan Kalteng yang duduk di lembaga itu.

"Para wakil kita yang duduk lembaga DPR RI memiliki akses kuat ke pemerintah pusat, jadi pasti bisa membantu jika kita memintanya," ucapnya.

Wakil rakyat perwakilan Kalteng yang duduk di DPR RI tentunya tidak hanya bisa membantu terkait pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan saja, melalui mereka juga bisa dimintai bantuan mencarikan bantuan peralatan dan bibit pertanian. (Ant)