DPRD Ambon Undang PT Pelindo Bicarakan CSR

Komisi II DPRD Kota Ambon mengundang PT Pelindo IV Cabang Ambon guna membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) atau dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. "Dalam pertemuan dengan PT Pelindo Cabang Ambon Komisi II meminta agar presentasi dana CSR itu harus lebih dominan," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Lucky Nikijuluw di Ambon. Kamis, 22/6/2017.

Komisi II mengundang PT Pelindo Cabang Ambon guna membicarakan hal-hal tersebut lagi sebab dana CSR memberikan kontribusi yang penting bagi ?pembangunan Kota Ambon. Ia mencontohkan kegiatan-kegiatan lingkungan dan lainnya yang terkait dengan dana-dana kemitraan yang diamanatkan oleh undang-undang.?

"Karena itu di hari ini, Kamis (22/6/2017) Komisi II DPRD Kota Ambon sangat berterima kasih kepada PT Pelindo Cabang Ambon sudah memenuhi undangan, mengingat sudah beberapa kali juga dalam pembicaraan dana CSR PT Pelindo juga diundang hadir bahkan Komisi II DPRD Kota Ambon juga mendatangi Kantor PT Pelindo Cabang Ambon," katanya.

Oleh sebab itu, katanya, dalam pertemuan itu dengan staf, dari PT Pelindo sudah menyampaikan dana CSR 2016 yang dialokasikan kepada Kota Ambon berdampak positif bagi pembangunan Kota Ambon.

Lucky mengatakan dampak yang dirasakan dari pemanfaatan dana-dana CSR itu, antara lain pengadaan drum sampah, pembuatan bak sampah, bahkan Kota AAmbon juga sudah memiliki dua motor sampah.?

Oleh karena itu, dalam pertemuan itu anggota Komisi II meminta agar presentasi dana CSR lebih dominan. "Saya juga tadi usulkan kalau bisa mencapai 40 hingga 50 persen walaupun jangkauannya merata untuk Maluku, seperti yang dilakukan selama ini oleh pihak PT Angkasa Pura mencapai 70 hingga 80 persen," ujarnya.

Hal itu, katanya, sebab ada daerah-daerah di wilayah Kota Ambon yang belum dijangkau oleh program CSR tersebut. "Katakan saja Kecamatan Leitimur Selatan, oleh karena itu kami berharap di tahun 2017 ini dana CSR ini bisa menyentuh semua kebutuhan yang memang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan," katanya.

Lucky menambahkan ada juga anggota Komisi II yang mengusulkan kalau bisa kawasan di Kecamatan Nusaniwe, yakni Negeri Amahusu sampai Desa Latuhalat yang merupakan kawasan pariwisata dan perikanan bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (FH/Ant)