Luhut Bantah Pengembangan Wisata Danau Toba Pakai Duit Negara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investasi yang dilakukan di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak akan ditanggung oleh pemerintah, melainkan melalui kerja sama antarinstitusi swasta atau dengan BUMN.

"Untuk para investor, bentuknya harus B2B (businees to business)," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (9/7/2017).

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otoritas Badan Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba (BPOPDT), Luhut membahas berbagai permasalahan dan solusi di sekitar pembangunan kawasan wisata Danau Toba. Terkait akomodasi penginapan, ia mendorong BUMN yang memiliki usaha perhotelan di wilayah itu, seperti Inna dan Patrajasa, serta swasta untuk bisa menambah jumlah kamar.

Pasalnya, jumlah kamar saat ini sekitar 710 kamar masih dinilai belum cukup untuk menampung wisatawan yang akan datang seiring pengembangan kawasan. Masalah lain yang disorot adalah mengenai pencemaran danau yang semakin parah. Pencemaran disinyalir berasal dari sampah rumah tangga, hotel, keramba dan kotoran ternak.

"Perubahan harus segera dilakukan. Dari kajian yang kami lakukan bersama Bank Dunia, yang akan kami umumkan dalam waktu dekat, memperlihatkan terjadi pengotoran yang makin parah. Jika memang betul ada perusahaan yang terlibat dalam pencemaran ini, kita perlu melakukan evaluasi," ucapnya. (ant)