Presiden Jokowi Punya Program Bela Negara Kekinian, Ini Isinya

Presiden Joko Widodo meminta Kemenko Polhukam dan jajarannya segera menyosialisasikan bela negara yang bersifat kekinian dengan memanfaatkan peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaaan RI.

"Jadi pada intinya hal yang berkaitan dengan bela negara, Presiden meminta kepada Menkopolhukam dan jajarannya untuk segera melakukan sosialisasi bela negara yang bersifat kekinian," kata Seskab Pramono Anung usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Ia menjelaskan kekinian itu dalam arti mengikuti perkembangan zaman, tidak dogmatis, dan menyentuh seluruh kehidupan masyarakat serta dilakukan secara masif sampai dengan tingkat masyarakat.

"Itu dilakukan dalam bentuk kekinian, dan momen 17 Agustus akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal tersebut sehingga dengan demikian Kemenko Polhukam dan jajarannya diminta membangkitkan kebanggaan kepada kehidupan bernegara," jelas Pramono.

Salah satu contoh adalah menanamkan kembali cinta kepada bangsa dalam bentuk cinta kepada bendera negara negara kesatuan.

"Kita belajar dari negara besar yang masyarakatnya begitu mencintai negaranya yang tercemin dalam simbol negara," katanya.

Menurut dia, hal itu akan dibangkitkan secara kekinian, mengikuti perkembangan dan melibatkan Badan Ekonomi Kreatif, sehingga tidak bersifat dogmatis seperti masa lalu.

Ia menjelaskan momen HUT Kemerdekaan RI yang ditandai dengan upacara dan diperdengarkan lagu-lagu kebangsaan akan dikaitkan dengan konteks kekinian.

"Jadi kekiniannya melibatkan perkembangan medsos dan hal-hal lain sebab kita tidak bisa lagi bersifat dogmatis seperti dulu," tegasnya.

Ketika ditanya apakah akan ada wajib militer, Pramono mengatakan pemerintah tidak menerapkan pendekatan seperti wajib militer.

"Bela negara itu membangun rasa kebanggaan terhadap negaranya, jadi ini membuat ada dalam dirinya sebagai bentuk ketahanan," katanya.

Ia menyebutkan jika memang dibutuhkan payung hukum untuk sosialisasi bela negara itu maka akan disiapkan.

"Kalau memang dibutuhkan payung hukum disiapkan, tapi dalam waktu dekat ini momen 17 Agustus akan dilakukan sosialisasi bela negara itu," katanya. (Ant)