Ketua MPR Zulkifli Hasan melambaikan tangan dari mobil usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (18/7). Dalam keterangannya terhadap wartawan, Zulkifli memastikan PAN masih berada dalam koalisi namun tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. | Kredit Foto: Antara/Rosa Panggabean
Munculnya kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin menginvestasikan dana haji untuk pembangunan proyek insfratuktur sebesar Rp90 Trilliun mengundang kritik dari beberapa elemen masyarakat, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI).
Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan mengatakan, apabila Pemerintah ingin mempergunakan dana haji untuk pembangunan insfratuktur atau yang lainnya, tolong untuk diadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga Islam.
Menurutnya, masalah tersebut bukan pada persoalan setuju atau tidak setuju namun pemerintah seharusnya membicarakan terlebih dahulu.
"Saya sudah sampaikan dana haji itu kalau pemerintah ingin mempergunakan untuk yang lain tolong diundang majelis ulama indonesia diajak bicara nahdhatul ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah dan yang lain-lain," ungkap Zulkifli Hasan seusai kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan silaturahmi Keumatan dan Kebangsaan Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) Wilayah Jawa Barat, di Kampus Widyatama Bandung belum lama ini.
Zulkifli menilai dana haji itu merupakan dana umat, sehingga harus dilakukan dialog terlebih dahulu dengan para lembaga dan ormas Islam. Untuk itu, pemerintah harus terlebih dahulu meminta pendapat MUI sebagai perwakilan umat Islam.
"Diajak bicara nanti bagaimana keputusannya bagaimana para ulama kita itu, makanya dibicarakan karena ini dananya umat dana masyarakat, perwakilan umat kan MUI, diajak bicara apa pendapatnya" pungkasnya.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
