Wakil Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Bandung, Selasa (18/7/2017). PKS masih menunggu keputusan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat terkait pengajuan nama calon Gubernur Jawa Barat. | Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan membangun infrastruktur seharusnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari dana haji.
"Mestinya pembangunan infrastruktur, itu memakai pos anggaran APBN, bukan dana haji," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (31/7/2017).
Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.
Politisi PKS itu berpendapat penggunaan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat tidak tepat dan seharusnya tidak dilaksanakan.
"Seharusnya, dana haji yang adalah milik umat itu digunakan untuk kepentingan umat, misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah. Atau membantu mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Mekah," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengutarakan harapannya agar penggunaan dan pemanfaatan dana haji itu harus mengacu pada perundang-undangan yang ada.
"Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan UU yang ada," kata Presiden saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7). (VF/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Vicky Fadil
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
