Sinergi Kemenkeu dan KIL Atur Perizinan Barang Larangan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang bergulir sejak Desember 2016 sudah mencapai 95% dari target di paruh pertama tahun ini. Sementara target capaian PRKC yang dijadwalkan selesai pada tahun 2020 telah mencapai 12% secara keseluruhan.

Tema besar program ini meliputi penguatan integritas, budaya organisasi dan kelembagaan, optimalisasi penerimaan, penguatan fasilitasi, serta efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan. Di samping itu, program Penerbitan Importir Berisiko Tinggi (PIBT) juga menjadi program yang disorot pada Triwulan 1-2017.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa PIBT merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas, seperti praktik penghindaran fiskal serta penghindaran pemenuhan perizinan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas). Setelah komitmen bersama antara Menkeu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima TNI, Jaksa Agung, KPK, PPATK, dan Kantor Staf Presiden di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada 12 Juli 2017, program PIBT menunjukkan hasil positif.?

Hal itu dibuktikan?dengan semakin menurunnya persentase impor berisiko tinggi yang jumlahnya selama ini tidak lebih dari 5% dari seluruh kegiatan impor/ekspor di Indonesia. Selain itu, importir berisiko tinggi yang melakukan aktivitas setiap harinya, jumlahnya menurun rata-rata sebesar 66%.?

Importasi oleh importir berisiko tinggi jumlahnya juga menurun rata-rata sebesar 70%. Sementara?tingkat kepatuhan importir berisiko tinggi sudah menunjukkan perbaikan.?

Hal ini terlihat dari pemberitahuan nilai pabean yang semakin mencerminkan harga transaksi sebenarnya serta meningkatnya jumlah bea masuk dan pajak yang dibayarkan secara self assessment dalam setiap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebesar 37%. Nama pemilik barang yang sebenarnya (indentor) juga sudah diberitahukan, sehingga mempermudah administrasi perpajakan oleh DJP.

Penerapan program PIBT masih dihadapkan pada beberapa tantangan, khususnya bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak dapat memenuhi perizinan lartas, karena skala kapasitas dan aksesibilitas. Menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan tersebut dan sebagai langkah lanjutan dari program PIBT, hari ini Menkeu mengundang para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan kalangan pengusaha di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu untuk membahas penyederhanaan perizinan larangan dan pembatasan impor serta menyampaikan pernyataan bersama (joint statements) Simplifikasi Tata Niaga Perdagangan Internasional dan Implementasi Pengawasan Post Border.

Strategi simplifikasi perizinan dilakukan dengan mengharmonisasikan antar peraturan lartas. Dengan demikian, peraturan-peraturan lartas yang berbeda tetapi mengatur komoditas yang sama dapat disederhanakan menjadi satu peraturan/perizinan lartas.?

Strategi ini dapat berupa penyederhanaan persyaratan atau kriteria, agar UKM memperoleh izin impor terhadap komoditas yang dijadikan sebagai bahan baku. Saat ini, terdapat 1.073 HS Code yang memerlukan perizinan lebih dari satu K?L.?

Dengan adanya simplifikasi, permohonan penerbitan izin dan pengujian produk/uji lab hanya dilakukan satu kali. Selain itu, simplifikasi juga menghasilkan kriteria perizinan yang terukur dan jelas.

Adapun pergeseran pengawasan dari border menjadi pengawasan sebelum barang beredar dan/atau pengawasan di pasar merupakan cara yang dilakukan untuk menurunkan jumlah HS Code yang dikenakan lartas. Sesuai dengan amanat Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV, salah satu poinnya ialah melakukan perbaikan logistik nasional untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan dengan penyederhanaan tata niaga (ekspor-impor).?

"Pengawasan post border ini dapat lebih menguatkan pengawasan terhadap barang-barang yang diatur tata niaganya di pasar, serta dapat menggambarkan kondisi real komoditas yang beredar di dalam negeri," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Salah satu pengusaha di bidang impor alat-alat kesehatan yang turut diundang dalam rapat koordinasi gabungan pembahasan penyederhanaan perizinan lartas mengungkapkan bahwa program penertiban impor berisiko tinggi membuat perusahaannya dapat bersaing secara lebih fair. la menambahkan, praktik impor berisiko tinggi cenderung merugikan dan memiliki beberapa risiko, antara lain kemungkinan barang hilang, uang hangus, pemilik barang tidak mendapatkan kepastian waktu sampainya barang, tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ma?ukan untuk pelaporan pajak, serta tidak dapat mendaftarkan barang-barang di e-catalogue.?

la juga menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan layanan yang dilakukan oleh DJBC, karena saat ini pengurusan izin lebih mudah dan memiliki janji layanan. Pada kesempatan yang sama, seorang pengusaha bahan baku industri batik mengungkapkan bahwa perusahaannya sempat menggunakan jasa importir berisiko tinggi untuk mengimpor bahan baku industrinya dengan alasan vol?me impor yang kecil dan belum memahami aturan impor, termasuk ketentuan larangan dan pembatasan.?

Dengan adanya program penertiban ini, perusahaannya memutuskan untuk menjadi importir mandiri dan patuh agar mendapatkan keamanan pasokan barang dan kepastian harga. Dirinya berharap kepada pemerintah agar dapat menyederhanakan regulasi yang ada dan memberikan bimbingan serta edukasi.