Menjaga Kinerja Unggul Pembiayaan KUMKM

11 tahun beroperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir berhasil menyalurkan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp8,4 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui 4.299 mitra usaha yang selanjutnya diserap oleh hampir satu juta UMKM. Jangkauannya ke seluruh pelosok tanah air, menyebar di 367 kabupaten dan 95 kota.

18 Agustus ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) memasuki tahun kesebelas. Sebuah perjalanan waktu yang relatif masih singkat, namun tidak demikian halnya dengan kinerja yang telah ditoreh dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia akses permodalan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).

Ketika didirikan pada tahun 2006, tak ada ingar-bingar seremonial yang menandai lahirnya lembaga strategis ini. Lembaga berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 468a/KMK.01/2004 ini di-setting secara sistematis guna menyiasati akses permodalan UMKM dengan ujung tombak pemberdayaan berada pada perkoperasian.

Dengan posisinya yang strategis tersebut, LPDB boleh dibilang merupakan tonggak baru sejarah pembiayaan KUMKM Indonesia yang perannya tidak sekadar menyalurkan pinjaman namun ikut serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta mendorong perkuatan ekonomi nasional.

Kendati begitu besar harapan kalangan KUMKM terhadap LPDB, tidak serta-merta dana bisa mengalir begitu saja. BLU ini masih harus berkutat melawan stigma masa lalu yang mengidentikkan lembaga pembiayaan bentukkan pemerintah selalu berkonotasi hibah alias bantuan sosial. Selain itu, besaran dana yang harus digulirkan ke LPDB juga menjadi pertimbangan mengingat jumlah UMKM yang hampir mendekati 60 juta unit.

Dengan sejumlah pekerjaan rumah masa lalu itu, LPDB baru menjalankan fungsinya pada 2008 ketika mulai mencairkan dana bergulir sebesar Rp35,12 miliar dan selanjutnya terus meningkat.

Pemberdayaan usaha kecil berbasis koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional menjadi perhatian utama LPDB. Hal itu sejalan dengan visi dan misi awal lembaga ini mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pola dana bergulir.

Hingga di usianya yang kesebelas ini, segenap pengelola LPDB tetap konsisten menjaga visi dan misi awalnya sebagai ujung tombak pemberdayaan sekaligus pembuka akses modal bagi kalangan usaha kecil. Di bawah kepemimpinan Kemas Danial (Dirut), Sutowo (Direktur Umum dan Hukum), Fitri Rinaldi (Direktur Keuangan), Warso Widanarto (Direktur Bisnis), Adi Trisnojuwono (Direktur Pengembangan Usaha), dan Jaenal Aripin (Direktur Pembiayaan Syariah) berkomitmen bahu-membahu untuk menjadikan LPDB-sebagai lembaga terdepan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Komitmen tersebut tidak sekadar "cek kosong" karena LPDB melibatkan sejumlah lembaga terkait yang strategis guna mencapai tujuannya, lembaga dimaksud antara lain dinas koperasi UKM di tingkat provinsi, kabupaten dan kota; Dirjen Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan; dan Kejaksaan Agung RI.

Kerja sama dengan Dinas koperasi daerah diharapkan memberi rekomendasi koperasi berkinerja baik. Dengan DJKN, karena lembaga ini mempunyai perangkat yang dapat menagih dan menyita kekayaan mitra usaha bermasalah, sedangkan dengan Kejaksaan Agung RI dengan perangkatnya Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi dapat mewakili LPDB untuk menuntut mitra usaha bermasalah ke ranah pengadilan.

Jemput Bola

Hingga saat ini LPDB hanya berkantor di ibu kota negara, Jakarta, sehingga cukup menyulitkan bagi KUMKM yang ingin mengakses pembiayaan dari lembaga ini. Menyadari kendala tersebut, LPDB secara rutin melakukan sosialisasi dana bergulir bertajuk Walk in Assessment dan Bimbingan Teknis ke berbagai daerah di tanah air. Aksi "jemput bola" ini cukup manjur dalam upaya penyebaran dana bergulir sehingga tidak hanya berputar di pulau Jawa saja.

Sejak beroperasi pada 2008 hingga per 31 Juli 2017, realisasi outstanding?pinjaman dana bergullir telah mencapai Rp8,490 triliun melalui 4.299 mitra usaha dan telah dimanfaatkan oleh 1.012.287 UMKM. Penerima pinjaman terbesar adalah KUMKM Provinsi Jawa Tengah Rp2,106 triliun (25,15%) dan disusul Jawa Timur Rp1,404 triliun (16,76%) dan Jawa Barat Rp877,15 miliar (10,47%).

Untuk 2017 ini, pagu penyaluran dana bergulir LPDB sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ditetapkan sebesar Rp1,5 triliun. Dana tersebut akan disalurkan kepada 120.292 UMKM melalui 686 mitra usaha. Alokasi penyalurannya diprioritaskan kepada sektor koperasi (40%) dan selebihnya UKM (60%). Pergeseran angka prosentase tersebut, kata Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial, karena penyerapan dana bergulir tahun sebelumnya melebihi target.

Khusus tahun 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp1 triliun. Selain itu, LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp845,4 miliar.

Dari penyaluran dana bergulir tahun anggaran 2016, LPDB mencatat akumulasi realisasi pendapatan sebesar Rp205,43 miliar atau 130,02% dari target pendapatan sebesar Rp115,36 miliar. Dengan demikian, LPDB memperoleh surplus sebesar Rp90,07 miliar atau 43,84% dari realisasi pendapatan tahun 2016. Realisasi pendapatan bersumber dari jasa layanan dana bergulir sebesar Rp142,33 miliar atau 112,43% dari target Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebesar Rp126,54 miliar serta pendapatan jasa lainnya sebesar Rp63,11 miliar atau 444,88% dari target RBA sebesar Rp14,08 miliar.

Jika pendapatan tersebut dihitung secara akumulatif (2007 s.d 2016), LPDB mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp1,51 triliun, bersumber dari jasa layanan dana bergulir sebesar Rp693,57 miliar (45,78%), pendapatan jasa lainnya Rp404,51 miliar (26,70%), dan pendapatan APBN sebesar Rp417,85 miliar (27,58%). Total belanja LPDB secara akumulatif (2007 s.d. 2016) adalah sebesar Rp701,78 miliar. Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB membukukan surplus Rp814,10 miliar atau 53,73% dari total pendapatan yang diperoleh.