Pemerintah Gelontorkan Rp74 Triliun untuk Subsidi dan Belanja Perumahan

Pemerintah saat ini sangat konsen dengan pembangunan rumah bersubsidi yang akan?membantu golongan masyarakat berpenghasilan sekitar Rp3,5 juta per bulan untuk mendapatkan hunian.

Presiden Joko Widodo mengatakan setidaknya dalam rentang waktu empat tahun pihaknya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menggelontorkan dana berkisar Rp74 triliun untuk subsidi dan belanja perumahan.

"Perkiraan kita 2015 sampai 2019, subsidi dan belanja untuk perumahan Rp74 triliun dari Kementerian PU. Ini sebuah angka yang tidak kecil dan melompat sangat tinggi sekali dan mestinya pergerakan di properti ini akan kencang mestinya," ucapnya di Jakarta, Jumat (11/8/2012).

Terkait perumahan bersubsidi tersebut, Presiden Jokowi mengharapkan dapat menolong masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya subsidi Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang bisa membeli rumah dengan harga murah dan tidak terbebani oleh bunga. Menurut presiden, subsidi ini kurang lebih tujuh persen.

"Terus gaji (mereka) Rp3,5 juta dan ini tidak memberatkan karena mereka mengontrak pun bayarnya kurang lebih juga Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. Yang ngomong masyarakat, artinya apa? Dimudahkan dengan adanya subsidi FLPP maupun SSP," terangnya.

Berdasarkan?pengalaman saat kunjungan ke beberapa daerah, presiden mengatakan?model bangunan dan perumahan cukup baik. Jokowi mencontohkan ketika mengunjungi daerah Cikarang, Pekanbaru, dan juga Balikpapan, yang cicilan?rumah bersubsidi di daerah tersebut tak lebih dari Rp1 juta perbulan.

"Saya tanya ke masyarakat, saya pastikan ingin memastikan pengguna mendapat manfaat betul. Ada yang Rp780 perbulan selama?15 tahun, ada yang Rp900 perbulan karena 10 tahun. Dan kurang lebih di setiap kota angkanya antara Rp700 ribu sampai Rp900 ribu," lanjutnya.

Menurut data Kementerian PUPR, angka kekurangan perumahan (backlog) mencapai 11,4 juta dan permasalahan tersebut harus benar-benar dituntaskan.

"Di setiap saya ke kabupaten selalu ditanya, kapan di kabupaten kita ada perumahan seperti itu? Itu menunjukkan minat masyarakat terhadap rumah yang bersubsidi sangat besar dan memang kekurangan rumah kita sangat besar sekali dan harus kita kejar," tutupnya.