BUMN Dorong Penerapan BBM Satu Harga

Gabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penerapan kebijakan "BBM Satu Harga" di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kebijakan ini dapat menekan harga barang dan jasa yang tinggi di provinsi kepulauan ini," kata Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Diding S Anwar Kabupaten Bangka, Kamis (17/8/2017).

Menurutnya, selama ini dalam memenuhi kebutuhan sembako dan kebutuhan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Babel masih mengandalkan pasokan dari Pulau Jawa, Sumatera dan daerah sentra produksi lainnya, sehingga harga berbagai kebutuhan di daerah itu lebih tinggi karena biaya pengiriman yang juga tinggi.

"Kami berharap melalui program 'BBM Satu Harga' dapat mengurangi ketimpangan antardaerah," ujarnya.

Sekda Kabupaten Bangka, Fery Insani mengatakan mendukung kebijakan "BBM Satu Harga" karena mempermudah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sembako dan menekan inflasi. Ia mengatakan harga BBM di SPBU di Bangka sudah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, kecuali harga BBM eceran yang masih tinggi.

"Saya tidak tahu berapa harga BBM eceran, namun yang jelas lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU milik Pertamina," ujarnya.