Indonesia Dorong APEC Prioritaskan UMKM

Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Deny Wachyudi Kurnia menegaskan Indonesia terus mendorong APEC agar tetap memprioritaskan inklusivitas, termasuk pembangunan UMKM.

Penegasan ini disampaikan pada rangkaian sidang tingkat pejabat senior (Senior Officials Meeting/SOM) APEC beserta sidang komite dan subforum di Ho Chi Minh City, Vietnam, 19-30 Agustus 2017.

"UMKM memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Karena itu, perlu peningkatan kapasitas UMKM agar dapat bersaing secara global. Salah satu sasaran penting APEC adalah bagaimana peran UMKM dalam rantai produksi global, termasuk melalui penguatan e-commerce," kata Deny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Pada Committee on Trade and Investment (CTI), yaitu badan yang menangani secara teknis isu-isu perdagangan dan investasi, beberapa agenda penting berhasil dikukuhkan untuk menjadi capaian (deliverables) masa kepemimpinan Vietnam 2017.

Beberapa agenda yang penting dampaknya bagi RI antara lain UMKM dalam rantai perdagangan global, keuangan yang inklusif dan pembiayaan modal bagi UMKM, perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik, peningkatan konektivitas, perdagangan jasa, dan perdagangan digital.

Langkah selanjutnya, menurut Deny, adalah untuk memasukkan hasil-hasil sidang ke dalam deklarasi menteri dan KTT APEC di Da Nang, Vietnam, bulan November yang akan datang. APEC menaruh perhatian khusus pada melesatnya pertumbuhan perdagangan digital.

Menurut Euromonitor dan World Bank, penjualan global melalui perdagangan elektronik mencapai US$1,32 triliun pada tahun 2017 atau meningkat dari US$995 miliar dari dua tahun sebelumnya.

"Tingginya pertumbuhan angka penjualan melalui perdagangan elektronik harus dipahami sebagai kesempatan besar bagi UMKM Indonesia untuk memanfaatkan sistem penjualan secara digital. Untuk itu, UMKM harus secepatnya meningkatkan daya saing, memahami skema perdagangan elektronik, dan memanfaatkannya dengan lebih baik," kata Deny menambahkan.

APEC juga memonitor keberhasilan kebijakan anggota dalam meningkatkan konektivitas di Asia Pasifik guna mempercepat dan mempermudah proses perdagangan dan investasi. Beberapa hambatan telah diidentifikasi dan disiapkan langkah penanganannya, yaitu terkait logistik, infrastruktur, regulasi, jasa, kepabeanan, dan e-commerce.

Di bidang jasa APEC mendorong penerapan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) karena sektor jasa merupakan elemen penting bagi efisiensi sektor-sektor yang langsung menopang kegiatan perdagangan barang, investasi, dan daya saing ekonomi.

Di pertemuan ini, Indonesia juga terus menekankan pentingnya pembangunan wilayah pedesaan dan pengentasan kemiskinan dalam proses mencapai komitmen APEC, yaitu terbukanya perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik atau Bogor Goals. Komitmen ini dihasilkan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan APEC tahun 1994 di Bogor.

"Komitmen Bogor Goals tidak hanya semata-mata mewujudkan keterbukaan perdagangan dan investasi, namun juga memperkuat kerja sama pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sekitar 2,1 miliar orang di kawasan Asia Pasifik hidup di bawah garis kemiskinan, jadi perlu dipikirkan bagaimana APEC dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan,"?pungkasnya.