Minta Seskab, Pejabat Jangan Buat Gaduh Perekonomian

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para pejabat pemerintah, mulai dari menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, dan Kapolri untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, dan fokus pada tugas masing-masing, terus bekerja sama, terus bersinergi, sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan, dimaknai apapun.

Ia menegaskan, memang sekarang ini konsentrasi pemerintahan ini sedang bekerja untuk melakukan perbaikan, terutama perbaikan di bidang ekonomi.

Upaya ini hasilnya sudah ada, dari ease of doing business semakin bagus, kemudian index competitiveness semakin bagus, investment grade kita semuanya sudah WTP.

?Jadi secara basic? ini sudah cukup bagus, jangan sampai kemudian karena ada pro kontra dalam pernyataan itu membuat kredibilitas atau kepercayaan itu terpengaruh,? kata Pramono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Seskab meyakini, apa yang disampaikan oleh Presiden, baik secara terbuka maupun tertutup, insya Allah, yang menjadi keinginan pemerintahan ini untuk tahun depan pertumbuhan ekonomi semakin baik, kemudian juga inflasi tertahan dengan angka yang sekarang bahkan akan lebih turun, kemudian juga APBN betul-betul dikonsentrasikan untuk APBN yang pro rakyat.

?Dengan demikian, maka langkah-langkah inilah yang akan dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini,? ujarnya.

Mengenai stabilitas tahun politik 2018, Seskab Pramono Anung mengemukakan, pada bulan April kan sudah mulai daftar calon sementara. Bulan Juli masuk Agustus sudah ada nominasi calon presiden dan wakil presiden, kemudian juga ada Pilkada. Padahal tahun 2018, kita juga akan ada Asian Games, ada IMF World Bank Annual Meeting di Bali, sehingga banyak peristiwa yang menjadi peristiwa besar.

?Nah karena sudah masuk dalam tahun proses tahapan politik, sehingga dengan demikian hal-hal yang terjadi dalam internal pemerintahan itu harus diatur secara lebih baik, transparan, terbuka, kalau ada perbedaan ya diselesaikan dalam rapat terbatas. Itu yang menjadi arahan Bapak Presiden,? tegas Pramono.