Kemenpan-RB Gandeng BRI Wujudkan Digitalisasi Aparatur Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggandeng PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) untuk mewujudkan digitalisasi kepegawaian di lingkungan kerja KemenPAN-RB. Aksi itu dilakukan melalui peluncuran Join Development dalam rangka mengembangkan program e-Government dan kartu identitas multi fungsi KemenPAN-RB.

Sinergi ini diselenggarakan dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang digital, futuristik, dan modern dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas. Direktur Manajemen Risiko Bank BRI, Kuswiyoto mengatakan perseroan siap mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menciptakan digitalisasi manajemen kepegawaian yang lebih modern dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi e-government dan kartu identitas multi fungsi.

Pada Desember 2016, BRI dan Kementerian PAN RB juga telah melakukan penandatangan Memorandum of Understanding mengenai komitmen BRI untuk berperan aktif mewujudkan sinergi antar lembaga penyelenggara manajemen aparatur sipil negara. Agar mampu mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi serta diharapkan juga dapat mewujudkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

"Peluncuran program e-Government dan kartu identitas multi fungsi KemenPAN-RB merupakan wujud dukungan BRI untuk reformasi birokrasi melalui manajemen pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi yang andal dan mampu memberikan kenyaman kepada masayarakat melalui kecepatan data yang real time online. Hal ini, sejalan dengan semangat dan sasaran reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo," katanya usai peluncuran e-Government di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Program e-Government yang disepakati ini diharapkan ke depannya juga dapat di implementasikan di lingkungan lembaga terkait penyelenggara aparatur sipil negara lain agar terwujud reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas.