Dewan Tolak PMN PT KAI Rp3,6 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3,6 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian Light Rail Transit (LRT) terintegrasi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) yang merupakan penugasan pemerintah kepada PT KAI.

"Komisi VI DPR mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk mengusulkan PMN kembali dalam pembahasan APBN berikutnya," kata Ketua Komisi VI DPR Teguh Djuwarno dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Selain soal PMN, dalam rapat kerja tersebut Komisi VI DPR juga menyetujui pagu anggaran Kementrian BUMN dalam RUU APBN tahun 2018 sebesar Rp274 miliar dengan rincian alokasi anggaran, yakni dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp186 miliar dan pembinaan BUMN sebesar Rp60 miliar.??

"Komisi VI DPR juga menyetujui target setoran dividen BUMN pada APBN tahun anggaran 2018 sebesar Rp44,69 triliun sesuai dengan hasil rapat badan anggaran DPR tanggal 19 September 2017," pungkas Teguh.