Kemenkeu: Belanja Pemerintah Pusat 2018 untuk Pembangunan

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan belanja pemerintah pusat dalam APBN 2018 sebesar Rp1.454,5 triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja pemerintah untuk pembangunan nasional naik, terutama untuk infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan demokrasi, kata Askolani di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Askolani mengatakan belanja pemerintah pusat tersebut akan dimanfaatkan untuk belanja kemiskinan dan kesenjangan sebesar Rp283,7 triliun antara lain guna mengantisipasi kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dari enam juta menjadi 10 juta serta perluasan penerima bantuan pangan non tunai.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi penawaran maupun layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) hingga menjangkau 92,4 juta jiwa.

Kemudian, belanja diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, diantaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka pendidikan berkelanjutan.

Askolani menambahkan belanja pemerintah pusat juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun, guna mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, di wilayah perkotaan dan daerah serta perbatasan dan daerah terluar.

"Sasaran sementara antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit," ujarnya.

Ia mengharapkan pembangunan infrastruktur ini bisa membantu percepatan ekonomi daerah serta meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan dalam waktu cepat, meski manfaat secara langsung baru dirasakan dalam satu atau dua tahun mendatang.

Untuk sektor unggulan dialokasikan sebesar Rp34,8 triliun yang akan diarahkan untuk tiga sektor utama yaitu pertanian guna peningkatan produksi pangan, pariwisata guna mendukung promosi dan pengembangan 10 destinasi wisata dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk olahan serta bantuan 1.048 unit kapal nelayan.

Askolani menambahkan untuk bidang aparatur negara dan pelayanan masyarakat dialokasikan Rp365,8 triliun yang akan dimanfaatkan bagi penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta reformasi skema pensiun aparatur negara.

Terakhir, untuk sektor pertahanan keamanan dan demokrasi disiapkan Rp220,8 triliun guna pengadaan alutsista untuk kebutuhan kekuatan pertahanan negara, yang diikuti dengan pengembangan industri pertahanan, serta peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

"Termasuk adanya tambahan untuk kepolisian guna mengantisipasi pesta demokrasi baik pilkada pada 2018 maupun persiapan pemilu pada 2019. Untuk persiapan pemilu ini, alokasi dananya Rp16 triliun," ujar Askolani.

Dalam pemanfaatan belanja prioritas ini di 2018, pemerintah akan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran melalui pelelangan yang lebih awal, perencanaan penganggaran yang lebih matang serta melakukan monitoring serta evaluasi yang lebih ketat.

Sementara itu, 10 Kementerian yang mendapatkan pagu belanja terbanyak di APBN 2018 antara lain Kementerian Pertahanan Rp107,7 triliun, Kementerian PUPR Rp107,4 triliun, Kementerian Agama Rp62,2 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp59,1 triliun.

Kemudian, Kementerian Perhubungan Rp48,2 triliun, Kementerian Sosial Rp41,3 triliun, Kemenristek Dikti Rp41,3 triliun, Kemendikbud Rp40,1 triliun, Kementerian Keuangan Rp32,9 triliun dan Kementerian Pertanian Rp23,8 triliun.

Sedangkan 10 Lembaga yang mendapatkan pagu belanja terbesar adalah Polri Rp95 triliun, KPU Rp12,5 triliun, Mahkamah Agung Rp8,3 triliun, Kejaksaan Rp6,4 triliun, DPR Rp5,7 triliun, BIN Rp5,6 triliun, Bawaslu Rp5,6 triliun, BKKBN Rp5,5 triliun, BPS Rp4,8 triliun dan BPK Rp2,8 triliun.? (Ant)