Atasi Kisruh Beras Nasional, Pemerintah Bakal Luncurkan One Map Policy

Pemerintah akan menyelesaikan persoalan mengenai perbedaan data menyangkut beras melalui penyempurnaan data luas panen dan produksi yang selama ini belum menyatu.

"Ke depan, pemerintah meminta BPS (Badan Pusat Statistik) dibantu oleh BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Penyempurnaan data tersebut memungkinkan untuk menjadi dasar penugasan pemerintah kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani. Darmin juga mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan kebijakan satu peta (one map policy) yang rencananya akan diluncurkan pada 18 Agustus 2018.

"Kebijakan satu peta sebagian besar sudah selesai. Melalui kebijakan satu peta yang mendukung data BPS, pemerintah akan mempunyai bukan hanya luas tanaman tetapi akan ada data irigasi terkait berapa luas yang mendapat pengairan," kata Darmin.

Ia melanjutkan bahwa dalam soal data ini, pemerintah akan memverifikasi melalui sampel agar ada pengecekan di lapangan sehingga pemerintah bisa menghitung perkiraan produksi pada bulan-bulan ke depan.