DPD: Impor Beras Bisa Matikan Petani

Anggota Komisi II DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar, menyayangkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang melakukan impor beras. Langkah tersebut dinilai bisa merugikan petani. Toh, kebijakan impor menjelang masa panen berpotensi membuat harga beras anjlok. Padahal, stok beras di beberapa daerah produsen sebenarnya berlimpah. 

 

Secara tegas, Aziz menyatakan penolakan terhadap kebijakan impor beras saat rapat bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu, (17/1). "Keputusan itu cukup disayangkan. Jangan sampai malah merugikan petani, makanya saya secara tegas menolak kebijakan impor beras," kata Aziz, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (17/1/2018). 

 

Dalam rapat tersebut, Aziz yang merupakan senator asal Sulsel memaparkan tidak ada alasan mendesak bagi pemerintah untuk melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand. Berdasarkan laporan terakhir, persedian beras di daerah produsen masih mencukupi untuk dipasok ke daerah yang mengalami kelangkaan stok. 

 

Aziz mencontohkan Sulsel yang selalu mengalami surplus beras, sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan provinsi lain. Terlebih, tidak lama lagi sejumlah daerah di Sulsel akan memasuki masa panen. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, pun telah menyatakan kesiapan memasok beras ke seluruh provinsi di Indonesia. 

 

Selain tegas menolak kebijakan impor beras, Aziz menyatakan empat pernyataan sikap menanggapi polemik impor beras. Di antaranya yakni meminta pertanggungjawaban Kemendag dan Bulog terkait impor beras dan meminta penjelasan Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) atas program cetak sawah dan subsidi pupuk yang toh tetap berujung pada kebijakan impor beras. 

 

"Saya juga meminta Bulog dapat dikembalikan kepada fungsi dan kewenangannya. Selanjutnya, pemerintah harus menguatkan aturan agar Bulog dapat menyerap beras petani sesuai target," pungkas Aziz yang akan maju pada Pilgub Sulsel 2018.