KPK Ingatkan KPU Jaga Independensi pada Tahun Politik

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk senantiasa jujur dan menjaga independensi menghadapi tahun politik. Penyelenggara pemilu dituntut untuk tidak berpihak dan berani melawan intervensi. KPK dan Polri siap membantu KPU menciptakan pilkada bersih dan berkualitas.

 

"KPU itu harus jujur, independen dan tidak memihak. Kalau mendeteksi kecurangan dan dipaksa berbuat curang, jangan ragu laporkan ke KPK dan Polri," kata Laode, di sela diskusi penguatan anti-korupsi Kota Makassar. 

 

Laode menuturkan laporan itu tentunya harus dilengkapi dengan alat bukti. Jangan cuma sekadar pengakuan atau keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukti itu bisa berupa foto maupun rekaman. Untuk mengawasi proses pilkada, Laode melanjutkan KPK dan Polri sudah membentuk Satgas Anti-Politik Uang. Tim khusus itu diklaimnya tersebar di seluruh daerah di Indonesia. 

 

Laode menambahkan pengawasan mutlak dilakukan karena potensi kecurangan saat pilkada cukup besar. Terlebih, dari penelitian yang dilakukan KPK, masyarakat cenderung memilih kandidat yang memiliki banyak uang dibandingkan kandidat terbaik. Hal itu mengindikasi besarnya praktik jual beli suara pada setiap kontestasi politik. Untuk itu, diimbaunya pula agar masyarakat mulai sekarang melawan politik uang tersebut.

 

"Menurut penelitian yang dilakukan oleh KPK, ternyata bukan orang yang terbaik biasanya yang dipilih, tetapi orang yang paling banyak memiliki uang. Sehingga orang paling banyak uangnya yang bisa membayar suara seperti itu. Makin banyak uangnya, kemungkinan untuk menang pilkada itu semakin besar juga," tutupnya.