Karhutla Jadi Ancaman untuk Pangdam dan Kapolda

Presiden Joko Widodo mengancam panglima kodam dan kepala polda yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) namun tidak bisa ditanggulangi dengan cepat.

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, dicopot," kata Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018, di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Presiden mengungkapkan dirinya telah janjian dengan panglima TNI dan kapolri terkait aturan main tersebut dan telah diterapkan pada tahun sebelumnya.

"Mungkin banyak danrem yang pindah, kapolda sudah ganti, kapolres, danrem, dandim sudah ganti. Yang baru mungkin belum tahu aturan main kita, sudah, tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon panglima, ganti pangdamnya. Kalau di provinsi mana, telepon kapolri, ganti kapolda," kata Presiden pula.

Jika yang terjadi karhutla di wilayah lebih kecil, maka kapolres atau danrem maupun dandim yang akan dicopot.

"Ini langkah untuk gerakkan satgas. Kalau ganti gubernur tidak bisa," kata Presiden pula.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga memberikan apresiasi yang tinggi karena dalam dua tahun terakhir (2016-2017) sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam rangka penanganan karhutla.

Jokowi menyebutkan data yang diberikan kepadanya ada penurunan titik api (hotspot) yang sangat signifikan.

"Pada 2015 ada 21.929 hotspot. kemudian 2016 turun drastis jadi 3.915, 2017 turun jadi 2.567 hotspot, penurunan yang sangat jauh sekali," ujarnya lagi.

Presiden ingin prestasi pada dua tahun terakhir ini bisa berlanjut dalam penanganan karhutla.

Jokowi juga ingin pembentukan satgas penaganan karhutla juga melibatkan masyarakat dan perusahaan, bupati/wali kota, gubernur, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres yang ada di daerah.

"Jadi yang efektif kita lakukan adalah gerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang sampai di bawah. Di Polri sampai babinkamtibmas, di TNI sampai babinsa. Ini akan efektif untuk gerakkan masyarakat, perusahaan," katanya pula.

Presiden juga mengungkapkan bahwa negara tetangga tidak komplain lagi masalah asap dalam dua tahun terakhir ini.

"Saya ketemu PM Singapura, PM Malaysia, pasti komplain yang masuk ke saya, asap, pasti, tapi pada 2016-2017 kemarin bertemu terakhir di India, dua orang PM sudah salami kita. 2018, seperti 2016-2017, saya sudah ngomong, saya sudah jamin," katanya lagi.

Karena itu, Presiden mengingatkan agar pada tahun ini tidak terjadi bencana asap lagi karena dirinya telah berjanji kepada PM Singapura dan PM Malaysia.

"Begitu ada asap, muka kita ditaruh di mana," kata Presiden mengingatkan.