Lebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPR

Tingkat kepatuhan memungut pajak oleh bendahara Kementerian PUPR cukup baik. Lebih dari 50 persen setoran pajak di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dirjen Pajak, Robert Pakpahan, mengatakan Kementerian PUPR menjadi kementerian pertama dilakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan penyampaian SPT pajak. 

“Kami sangat senang, Menteri PUPR menjadi contoh pejabat yang mematuhi kewajiban perpajakan, mudah-mudahan ini menjadi contoh pejabat yang lain,” kata Robert dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, menyatakan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN yang prioritasnya untuk pembangunan infrastrutur baik untuk memperlancar konektivitas, air, transportasi, energi, dan perumahan yang sejak tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara.

"Saya apresiasi kepada Ditjen Pajak yang melakukan pendampingan pengisian dan penyampaian SPT Pajak,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan saat ini total anggaran infrastruktur sebesar Rp370 triliun. Untuk Kementerian PUPR saja, anggaran tahun 2018 sebesar Rp106 triliun yang sumber utamanya dari pajak. Ketika Ibu Menkeu mengunjungi proyek infrastruktur, beliau selalu berdiri di bawah papan proyek yang menyatakan bahwa proyek ini dibiayai dari pajak Anda.

Menteri Basuki menunjukan bukti penerimaan elektronik kepada Dirjen Pajak setelah sebelumnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dengan cara e-filling. Hal tersebut menjadi bagian dari sosialisasi kewajiban pengisian dan penyampaian SPT pajak secara e-filling yang dihadiri  sekitar 200 pegawai di lingkungan Kementerian PUPR di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/3/2018).