Jokowi Minta Birokrat 'Kepo'

Presiden Joko Widodo meminta birokrat muda yaitu para calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2017 punya sikap "knowing every particular object" atau kepo alias rasa ingin tahu yang tinggi.

"Pesan saya, saudara harus terus penuh rasa ingin tahu, ini penting sekali kalau bahasa anak muda sekarang harus kepo," kata Presiden Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Presiden menyampaikan hal itu dalam Kuliah Umum Presiden bagi CPNS Seleksi Tahun 2017 dengan tema "Bersatu Dalam Harmoni menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024".

"Sekali lagi harus kepo, 'pengen' tahu, 'pengen ngerti', jangan rutinitas, jangan monoton, harus 'kepo' terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 'kepo' terhadap inovasi, 'kepo' terhadap dinamika zaman, 'kepo' terhadap aspirasi dan keinginan masyarakat, jangan hanya kepo terhadap mantan pacar saja," tambah Presiden yang mengundang tawa para CPNS.

Total ada 5.165 CPNS yang hadir mewakili 33.155 CPNS yang lolos dari seleksi reguler 2017.

"Sebagai warga negara yang terpilih, saudara-saudara terpilih dari 2,4 juta pendaftar, tapi hanya dipilih 33 ribu, saudara-saudara warga negara terpilih dan punya tanggung jawab yang besar tanggung jawab sosial, tanggung jawab menghormati hukum dan ketertiban sosial, tanggung jawab menjunjung tinggi etika dan sopan santun," jelas Presiden.

Selanjutnya Presiden juga meminta agar mereka dapat menjadi pembela Pancasila di Indonesia.

"Saudara-saudara menjadi sosok-sosok istimewa bagi bangsa karena sudah terpilih, karena itu saya titip saudara-saudara jadi simbol pemersatu bangsa, pembela Pancasila yang aktif mengamalkannya, birokrat-birokrat yang penuh intergritas dan bebas korupsi, yang melayani masyarakat serta birokrat yang membawa lompatan kemajuan bagi kejayaan bangsa kita Indonesia," ungkap Presiden.

Hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

Selanjutnya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya.