Pemerintah Diminta Fokus Bantu Eksportir Dan Produsen

WE.CO.ID - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan peluang pasar yang terbuka luas hanya dapat dimanfaatkan jika pemerintah fokus memberikan penyuluhan, bimbingan dan bantuan kepada eksportir dan produsen untuk memanfaatkannya.

"Pemerintah telah menandatangani serangkaian perjanjian perdagangan bebas dan Indonesia telah dua kali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC yang menyepakati perdagangan bebas dengan semakin meniadakan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif," kata Anwar Nasution dalam orasi ilmiahnya berjudul "Perekonomian Nasional Menghadapi Masa Sulit" dalam acara wisuda Universitas Pancasila di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan para eksportir dan produsen perlu diberikan informasi mengenai seluk beluk pasar dan standar mutu serta kesehatan di negara yang menjadi tujuan ekspor.

Anwar mempertanyakan mengapa sayur dari Tanah Karo dan Sumatera Barat maupun kerak nasi dari Solo dan jambu air dari Kudus sulit masuk pasar Singapura dan Malaysia? Apakah karena menggunakan pupuk dan pestisida yang terlalu banyak, menggunakan formalin atau kemasannya yang perlu diperbaiki.

Menurut dia, di dalam negeri pemerintah perlu memberikan insentif finansial maupun non-finansial untuk meningkatkan ekspor non komoditi primer.

Insentif finansial berupa kurs devisa yang realistis agar dapat merangsang ekspor maupun alokasi faktor-faktor produksi ke sektor traded yang lebih efisien.

Sedangkan insentif non-finansial terdiri dari berbagai bentuk kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan yang terakhir ini terdiri dari kecukupan berbagai jenis infrastruktur, izin dan iklim usaha yang baik, kemudahan urusan bea dan cukai, persaingan usaha yang sehat, perlakuan terhadap badan usaha negara, perlindungan hak cipta, kebijakan tenaga kerja maupun lingkungan hidup.

Anwar menjelaskan MP3EI akan tetap merupakan hutan belantara kalau tidak ada infrastruktur pendukung dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Pendidikan teknik harus ditingkatkan, setidaknya setingkat Politeknik, untuk keperluan pertambangan dan industri manufaktur.

Dikatakannya, kurangnya tenaga dalam negeri, sebagian terbesar dari teknisi yang bekerja di sektor pertambangan dan kontraktornya adalah orang asing sedangkan tenaga lokal hanya mampu menjadi sopir traktor dan Satpam.

Proyek Inalum di Sumatera Utara yang melebur bijih bauksit impor dari macanegara untuk dijual ke pasar dunia juga hampir tidak ada dampaknya pada kegiatan ekonomi lokal.

PLN maupun investor nasional pun tidak mampu memasang generator pembangkit tenaga listrik di Air Terjun Sigura-gura disamping generator milik Proyek Inalum tersebut.

Ia mengatakan perlu adanya perbaikan sistem hukum yang diharapkan dapat menurunkan biaya transaksi pasar dan menghindarkan penggunaan jasa preman serta "debt collectors" yang semakin meluas dewasa ini. (Ant)

Foto : SY