Tim Hasanah Laporkan Paslon Asyik ke Bawaslu

Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Tb Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) dengan pendukung dari PDI Perjuangan Jabar secara resmi melaporkan pasangan calon nomor urut 3, Sudrajat-Syaikhu (Asyik) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, terkait dengan pernyataan paslon Asyik pada Debat Pilgub Jabar ke 2 di Depok. 

Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDIP Jabar, Rafael Situmorang menilai ada pelanggaran serius dalam Debat Pilgub ke 2 tersebut. Ia menegaskan debat itu merupakan debat calon gubernur (cagub) bukan debat calon presiden (capres).

"Kami secara resmi melaporkan paslon nomor urut 3 ke Bawaslu Jabar,"katanya kepada wartawan di kantor Bawaslu Jabar, Selasa (15/5/2018).

Menurutnya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Asyik diantaranya melanggar Pasal 69 huruf e, Pasal 72 ayat 1, Pasal 187 ayat 2 dan Pasal serta Pasal 187 ayat 4. Semua Perundang-Undangan tersebut tentang pemilihan kepala daerah.

"Jadi Pasal 69 huruf e menyatakan bahwa di dalam kampanye dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politiknatau persoalan kelompok masyarakat," jelasnya.

Sedangkan Pasal 72 ayat 1 sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampe huruf f merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang Undangan.

Paslon Asyik juga melanggar Pasal 187 ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagai Pasal 69 yang dimaksud dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 bulan dan atau paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau maksimal Rp6 juta. 

Sementara Pasal 187 ayat 4 menyatakan bahawa setiap orang dengan sengaja atau menghalang-halangi atau mengganggu jalannya kampanye dikenai pidana penjara 

paling singkat 1 bulan dan atau paling lama 6 bulan dan atau dikenai denda minimal Rp600 ribu atau maksimal denda Rp6 juta. 

"Karena tadi malam adalah tahapan kampanye debat pilgub bukan pilpres maka menurut kami ini sudah melanggar," pungkasnya.