Satgas Pangan Jamin Distribusi Sembako Selama Ramadan Aman

Ketua Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa pihaknya menjamin kelancaran distribusi produk sembako selama bulan Ramadan terutama pada 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2018.

Pihaknya yang juga menjabat sebagai Kadivhumas Polri ini pun berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan agar memprioritaskan perjalanan truk-truk pengangkut sembako.

"Kami minta prioritaskan untuk truk-truk pengangkut sembako dan bahan makanan lain," kata Irjen Setyo di Jakarta, Rabu (23/4/2018) malam.

Menurut dia, kelancaran distribusi ini sangat penting guna menjamin ketersediaan sembako di pasar induk maupun di tingkat pedagang ritel.

"Terlambat sedikit (distribusi) saja, pasti akan ada gejolak harga," katanya.

Terkait kenaikan harga telur ayam, daging ayam dan daging sapi pada bulan Ramadhan, pihaknya mengatakan bahwa Satgas Pangan sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menetapkan harga acuan sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan di pasar tradisional.

Sementara untuk beras dan minyak goreng, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi pedagang-pedagang di pasar tradisional.

Ia menambahkan Satgas Pangan terus melakukan operasi pasar guna memastikan distribusi sembako lancar dan mengawasi pedagang agar tidak menimbun stok sembako.

"Satgas daerah aktif mengecek ke gudang-gudang. Kami mengecek, melakukan pendekatan lunak agar pedagang memahami agar tidak melakukan penimbunan dalam suasana seperti ini (Ramadhan). Ini untuk kepentingan rakyat," katanya.

Terkait naiknya harga daging sapi yang kini harganya mencapai Rp110 ribu - Rp115 ribu per kilogram di pasar, selain operasi pasar yang gencar dilakukan Satgas Pangan, Setyo mengatakan, pemerintah juga menawarkan alternatif daging murah dan sehat yakni daging kerbau beku dengan harga maksimal Rp80 ribu per kilogram.

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri ini menambahkan, sepanjang 2018, Satgas pangan telah menindak sebanyak 421 kasus di seluruh Indonesia terkait penyimpangan distribusi bahan pokok dan non bahan pokok. Dari ratusan kasus itu, rinciannya sebanyak 275 kasus sudah selesai (ada yang berkas lengkap atau P21 dan ada yang dihentikan kasusnya atau SP3 karena kurang bukti) dan 146 kasus dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

"Ini hasil kerja 34 satgas pangan, di pusat maupun daerah," katanya.