e-KTP Mangkrak, Jaringan '98: KPK Cemen, Beraninya Cuma OTT Bupati-Wali Kota

Jaringan '98 mengapresiasi berbagai kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan aparatur negara lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun pihaknya merasa sangat geram atas mangkraknya kasus megakorupsi KTP Elektronik (e-KTP).

Jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba, mengatakan kasus ini seakan hendak dilokalisir hanya sampai di mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov). Ia meminta rakyat harus terus awasi KPK agar jangan lembek dan jadi alat kekuasaan. KPK cemen, e-KTP mangkrak, beraninya cuma OTT bupati wali kota," pungkas.

"Data info yang berkembang sudah jelas kok. Banyak elite nasional lainnya yang diduga terlibat dalam EKTP tapi hingga sekarang masih santai lenggang kangkung saja, bahkan masih bisa berkampanye antikorupsi dalam Pilkada 2018. Contohnya saja Ganjar Pranowo yang sangat percaya diri sebagai Cagub Jateng. Belum lagi Melchias Mekeng yang anggota DPR RI dan Olly Dondokambey yang kini Gubernur Sulut. Ada apa dengan KPK?," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Lanjutnya, dalam analisa Jaringan '98, perbedaan perlakuan KPK terhadap pelaku korupsi yang berasal dari elite dan aparatur lokal dengan kerugian ratusan juta, berbanding terbalik dengan tindakan ke terduga koruptor dari kalangan elite nasional yang merampok triliunan rupiah APBN di e-KTP.

"Sebaiknya KPK segera buktikan diri tak tebang pilih dan segera tuntaskan EKTP yang mangkrak dengan menangkap pelaku lainnya, agar syak wasangka akan dilokasir di Setnov bisa terbantahkan. Bila tidak, maka kecurigaan publik kian kental bahwa KPK hanya alat pencitraan seakan pemberantasan korupsi di rezim sekarang ini sangat berhasil" saran Ricky. 

Selain itu, Jaringan '98 akan terus mengawasi setiap langkah KPK khususnya dalam hal penuntasan megakorupsi e-KTP. "Rencananya, Jaringan '98 akan melakukan kampanye publik berupa Petisi Tuntaskan e-KTP." tukasnya.