Kena OTT, PDIP Tak Berikan Bantuan Hukum Bupati yang 'Salam Metal'

Partai PDI Perjuangan memecat seketika Bupati Purbalingga, Tasdi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPP Trimedya Pandjaitan mengatakan, pemecatan seketika ini sudah otomatis dilakukan sejak dua tahun lalu.

"Kita yakin kalau OTT KPK maka sudah ada dua alat bukti yang cukup mengatakan bersalah, dan PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Tasdi," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Karena itu dia meyakini tidak ada yang lolos dari OTT sehingga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta tidak memberi bantuan hukum.

"Saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum diminta tidak memberi bantuan hukum kepada para kader di seluruh Indonesia baik legislatif maupun eksekutif," ujarnya.

Trimedya mengatakan partainya selalu mengingatkan kepada para kadernya untuk tidak melakukan korupsi di jabatan eksekutif maupun legislatif.

Di sisi lain dia menilai harus ada sistem yang lebih baik agar tidak terjadi biaya politik yang mahal misalnya langkah KPU untuk menghambat adanya politik uang.

"Kalau ongkos politiknya terlalu tinggi ketika seorang mau menjadi bupati ataupun gubernur, darimana lagi dia mencari dananya. Orang tentu menghabiskan puluhan ratusan miliar untuk itu," katanya.

Dia menyarankan solusinya dana parpol yang ditingkatkan per-suara karena ongkos demokrasi di Indonesia terlalu mahal.