Bantul Anggaran Rp270 Juta untuk Standardisasi Produk UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp270 juta guna memfasilitasi standardisasi produk bagi pelaku usaha kecil menengah daerah tersebut.

"Anggaran ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini sebagai stimulan bagi mereka pengusaha kecil untuk mengurus standardisasi produknya," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul Sulistyanto di Bantul, Senin (3/9/2018).

Menurut dia, anggaran standardisasi produk ini ditujukan untuk membantu UKM yang akan mengurus Hak Kekayaan Intelektual (Haki), sertifikasi halal, pengurusan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sebagainya.

"Dengan anggaran ini, kami ingin membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya mendorong pengusaha lemah untuk maju, tetapi juga berusaha memfasilitasi dan membantu meski skala kecil," katanya.

Dengan demikian, dia berharap pengusaha kecil dan menengah di Bantul terutama dari sektor industri kreatif mampu berkembang dan dapat memaksimalkan pemasaran karena ada perlindungan serta jaminan kualitas produk.

Sulistyanto mengatakan, yang berkaitan dengan Haki, selama ini sikap pengusaha di Bantul beragam, ada yang semangat mengurus untuk mematenkan hasil karya supaya tidak ditiru, namun ada pula yang justru sengaja tidak mematenkan produknya dengan alasan tertentu.

Ia mengatakan, salah satu alasannya karena pengusaha tersebut tidak mempermasalahkan produknya ditiru pelaku usaha lain dengan alasan supaya produknya lebih terkenal.

"Jadi orang lain bisa meniru karyanya dengan membuat produk KW (imitasi), tetapi jika konsumen menginginkan produk yang asli atau ori, mereka pasti mencari perajin awal," katanya.

Sementara itu, kata dia, di wilayah Bantul terdapat belasan ribu UMKM di sektor industri kreatif yang tersebar di 17 kecamatan, dari angka itu sekitar 2.200 UMKM merupakan perajin batik yang tersebar di 10 sentra batik di Imogiri dan Pandak.