DPR Minta Bencana Palu Ditetapkan jadi Bencana Nasional

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah menetapkan bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter dan tsunami yang melanda Kota Palu pada Jumat (28/9) sebagai bencana nasional.

"Penetapan status bencana nasional ini dapat mempercepat proses pertolongan, penanganan, dan rehabilitasi pascabencana," kata dia selepas deklarasi relawan Prabowo-Sandi di Padang, Sabtu (29/9/2018).

Menurut dia dalam menetapkan status bencana nasional tentu harus menunggu analisis dampak bencana yang dilakukan pemerintah mulai dari data jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

"Kami minta pemerintah bergerak cepat, berkaca dari penanganan Gempa Lombok yang dikatakan sudah beres padahal masih banyak yang terkatung-katung," kata dia.

Ia menjelaskan dalam penetapan status bencana nasional pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan Pemprov Sulawesi Tengah, apabila mereka tidak mampu melakukan penanganan dampak bencana pemerintah pusat harus segera menetapkan status ini.

"Selain itu tsunami yang terjadi juga memberikan dampak kerusakan yang besar seperti putusnya komunikasi," kata dia.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertolak ke Palu dan Donggala, Sabtu pagi, untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat pascagempa.

"Saya dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan tim BNPB pukul 05.00 WIB ke Balikpapan dan pukul 09.00 ke Palu dan Donggala untuk koordinasi awal dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat," kata Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan pascagempa bumi magnitudo 7,7 SR di Donggala Sulawesi Tengah, terpantau tsunami dengan ketinggian hingga 1,5 meter di Palu.

"Hasil pengamatan ada kenaikan air muka laut mulai dari 6 cm dari tide gauge di Mamuju pada pukul 17.27 WIB dan terpantau dari saksi mata di lapangan mencapai 1,5 meter di pantai Palu," kata Kepala BMKG dalam konferensi pers.