Jokowi Janji Beri Dana ke Kelurahan, PDIP Sebut Itu Murni Aspirasi Masyarakat

Presiden Joko Widodo bakal memprogramkan anggaran yang diperuntukkan pada Kelurahan dan Dana Operasional Desa pada tahun 2019 mendatang. Melihat hal itu, PDIP menyatakan janji tersebut merupakan hasil serapan aspirasi dari bawah.

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan usulan itu muncul merata mulai dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga nasional. Karena itu, pihaknya sangat mendukung rencana program tersebut.

"Itu usulan dari bawah karena para lurah ingin juga punya dana seperti ADD untuk desa-desa," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Ia menegaskan, program tersebut sama sekali tidak mengandung politisasi di balik Dana Kelurahan dan Dana Operasional Kepala Desa. Sebab program itu sangat penting demi pembangunan di wilayah kelurahan dan pedesaan.

"Sebaiknya para politisi oposisi di Komisi II bisa ditanyai, mereka menolak atau mendukung. Masak untuk pembangunan kelurahan mereka tidak mendukung? Kan untuk konstituen mereka juga," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa. Bahkan saat ini payung hukum untuk regulasi tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen.