Gerindra Minta Luhut Pandjaitan Diperiksa KPK, Kasusnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa dugaan keterlibatan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam beberapa proyek.

Waketum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan beberapa kali Menko Luhut pasang badan pada pengerjaan proyek-proyek seperti reklamasi, Meikarta dan kereta cepat. Namun belakangan diketahui dokumen perizinan tidak lengkap. Karena itu meminta lembaga antirasuah memeriksa Luhut.

"Mereka bilang sudah tidak ada masalah perizinan. Nyatanya ada,” ujar Ferry di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Ia menambahkan, tertangkapnya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu, diduga masalah perizinan Meikarta. Mengindikasikan bahwa proyek tersebut bermasalah.

“Neneng yang tim sukses sana (Jokowi-Ma’ruf) ditangkap. Bukan kita yang bicara tapi itu petunjuk dari Tuhan. Luhut yang seorang Menko bisa bilang tidak ada masalah dalam perizinan ini perlu ditindaklanjuti,” jelasnya.

Menurut, proyek-proyek tersebut sudah membuktikan telah menabrak peraturan sehingga terindikasi ada penyimpangan anggaran di dalamnya.

“Kita minta KPK periksa Luhut, James Riyadi, Sinar Mas dan siapa pun yang terlibat dalam proyek itu,” tegasnya.