60% Tindakan Korupsi dari Bidang Politik

Bidang politik salah satu yang rawan terhadap korupsi, di Ibukota maupun di tiap pronvinsi. Dari gubernur, bupati hingga petinggi yang ada dipusat maupun di daerah, bahkan jumlahnya mencapai 60 persen yang terkena korupsi pada bidang ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basariah Panjaitan saat membuka acara sarasehan Jurnalis Perempuan Indonesia 2018 tentang "Jurnalis Perempuan Melawan Korupsi dan Fake News", di gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Dikatakannya, pemberitaan terkait korupsi sangatlah perlu agar banyak masyarakat mengetahui tentang masalah korupsi di Indonesia. Apalagi selama ini banyak para media hadir setiap hari di kantor KPK untuk terus mengawal pemberitaan tentang korupsi. 

"Namun, untuk memberantas korupsi maka diharapkan para media bukan hanya berada di kantor KPK saja melainkan di kantor kantor lainnya untuk melihat dan memberitakan jika ada permasalahan terkait korupsi," ujarnya.

Dikatakannya, jika semua mengawal pencegahan dan pemberantasan korupsi maka tiap daerah maupun instansi akan berkurang terkait masalah ini, apalagi bidang politik yang paling banyak terkena korupsi, apakah itu dari pilkada maupun hal lainnya.

"Seperti kantor pelayanan satu pintu, ada 80% dikategorikan adanya suap. Sehingga dengan adanya Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) ini, saya berharap dapat menjadi kawan KPK dalam ikut memberantas korupsi di Indonesia," ujarnya.

Sementara Ketua Umum FJPI, Ramdeswati Pohan mengatakan, FJPI sebuah organisasi perempuan dimana yang dulunya tidak mudah saat membangun organisasi ini. Awal berdirinya di kota Medan dengan beberapa jurnalis perempuan yang dengan ikhlas dan tulus untuk meningkatkan kualitas jurnalis perempuan.

"Hingga tahun ini usia FJPI sudah 10 tahun, pertama didirikan di Medan tahun 2007, dan 2011 berkembang ke Aceh, kemudian tahun 2018 berkembang ke Riau, Papua, Papua Barat, Jambi dan Padang," ujarnya.

Misi utama FJPI untuk meningkatkan kualitas para anggota dalam menulis pemberitaan tanpa berita hoax maupun berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

"Selama 10 tahun juga sudah banyak dilakukan FJPI seperti pelatihan jurnalistik, sosialisasi maupun seminar dalam meningkatkan pengetahuam para anggota," pungkasnya.