Genjot Inklusi Keuangan, RI Terapkan Kebijakan Responsif Gender di Era Digital

Era ekonomi digital telah meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital khususnya untuk perempuan di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya empat unicorn yang telah berhasil mentransformasi ekonomi dan membuka akses kepada pengusaha termasuk perempuan.

Para pengusaha yang sebelumnya tidak punya akses terhadap pasar, menjadi sangat mudah terhubung dengan pasar. Perkembangan ini sangat membantu perempuan terlibat aktif dalam inklusi keuangan.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam diskusi panel “The Role of Finance for Women’s Economic Empowerment” di Buenos Aires pada Kamis (29/11/2018) sebagai rangkaian pertemuan tahunan negara-negara anggota G20.

Selain Menkeu, dalam acara ini hadir panelis lain yaitu Presiden Bank Dunia Jim Young Kim, Gubernur provinsi Buenos Aires Maria Eugenia Vidal dan  Sekretaris Hubungan Ekonomi India Subhash Chandra Gark.

Dalam diskusi panel dengan moderator Ratu Kerajaan Belanda Ratu Maxima, Menkeu menjelaskan bahwa perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal karena sesuai dengan karakteristiknya yaitu masih bisa menjaga keluarga.

“Adanya perusahaan di Indonesia telah memudahkan perempuan untuk bisa menjalankan dua hal yaitu menjaga keluarga dan mencari uang dalam waktu yang sama. Salah satu efek positif perubahan teknologi adalah meningkatnya inklusi keuangan untuk perempuan,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, peningkatan inklusi keuangan perempuan akan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menjembatani kesenjangan yang sering menjadi permasalahan negara berkembang.

Dalam perkembangan teknologi, Menkeu menyampaikan adanya tantangan untuk meningkatkan inklusi digital bagi perempuan. Kemampuan literasi digital yang lebih rendah, kurangnya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan lembaga keuangan formal, dan lebih nyaman dengan sektor informal merupakan tantangan dari sisi permintaan.

Dari sisi penawaran, perempuan menghadapi kendala yaitu masih adanya kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang bisa dioptimalkan oleh perempuan, dan kurangya variasi jenis pembiayaan untuk menjangkau perempuan belum bankable.

Menghadapi tantangan tersebut, Menkeu menyampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Menkeu menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mengatasi permasalahan digital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan : pembangunan satelit, pemerataan tenaga listrik, dan infrastruktur lunak seperti pendidikan.

Dalam menciptakan lingkungan untuk mendukung inklusi digital, Kementerian Keuangan telah melakukan kebijakan untuk meningkatkan peran aktif perempuan.

“Dari sisi fiskal, Indonesia telah menerapkan kebijakan anggaran yang responsif gender. Kebijakan yang disusun adalah dengan budget tagging, untuk memastikan berapa rupiah yang dibelanjakan untuk agenda terkait gender,” jelas Menkeu.

Menkeu mencontohkan kebijakan yang dilakukan di Kementerian Keuangan antara lain dengan kebijakan tidak dipotong tunjangan bagi pegawai yang cuti melahirkan, cuti untuk ayah bagi istri yang melahirkan, serta diadakannya tempat penitipan anak dan ruang laktasi di kantor. Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa pegawai perempuan tidak berhenti bekerja dan bisa menjalankan kewajiban sebagai ibu dan pegawai.