3 Faktor Pendorong Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Pada 2030, ekonomi digital diprediksi dapat meningkatkan perekonomian Indonesia hingga mencapai peringkat 5 ekonomi terbesar di dunia. Namun, untuk mewujudkan prediksi itu, masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, ada beberapa hal yang dapat mendoromg pertumbuhan ekosistem ekonomi digital. Ia membagikan hal itu di Seminar Peluang dan Tantangan QR Payment di Era Disrupsi yang diadakan oleh Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

"Yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem itu adalah instrumen pembayaran, infrastruktur, data, dan logistik," ujarnya dalam sambutannya.

Onny mengatakan, ketersediaan SDM memang penting. Namun, instrumen oembayaran yang beragam dan kesiapan data serta infrastruktur juga tak kalah penting.

"Kesiapan data dan infrastruktur juga penting. Saat ini, kekurangan kita di dunia digital adalah data. Kita masih sulit mengetahui berapa transaksi non cash yang terjadi. Tantangannya banyak di data," jelas Onny.

Meski begitu, ia tak hanya fokus pada tantangan tersebut. Menurutnya, ekonomi digital yang memanfaatkan teknologi memberi peluang kepada sektor keuangan untuk masuk ke produksi sehingga mengurangi biaya operasional hingga 20%.

"Sektor keuangan masuk ke produksi, masuk ke pasar yang didukung dengan instrumen pembayaran, lalu didukung juga dengan logistik. Kita harus bangun ekosistem itu. Bisa kurangi biaya operasional sekitar 20%," jelas Onny.

Selain itu, logistik juga berperan penting pada ekonomi digital. Contohnya, peran ekspedisi di dunia e-commerce.

"Kalau ada pembayaran dan produksi lalu dihubungkan ke marketplace, pembayarannya bukan cash lagi, yang tidak kalah penting adalah logistik. Kalau lewat e-commerce itu kan identik dengan kecepatan," papar Onny.

Berdasarkan survei BI, angka transaksi nontunai masih lebih rendah dari transaksi tunai yang berada di angka 76%. Namun, terdapat kenaikan nilai transaksi nontunai yang kini senilai 24%. Mengapa masih lebih rendah dari tunai?

"Karena financial inclusion masih rendah. Frekuensi tunai sangat tinggi digunakan bagi yang tidak punya rekening. Itu yang sebabkan transaksi nontunai Indonesia masih rendah," papar Onny.

Pada 2014, inklusi finansial Indonesia senilai 36,7%, meningkat pada 2017 menjadi 49%. Pada 2019, pemerintah menargetkan inklusi finansial hingga 65%. Ekonomi digital menjadi salah satu sektor yang dinilai mampu mewujudkan hal tersebut, baik di sektor pembayaran maupun sektor lain, seperti perdagangan.