Capres nomor urut 01 Joko Widodo berswafoto bersama pendukungnya saat jeda Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membantah adanya pengaturan pertemuan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan izin usaha.
Ignasius Jonan mengatakan apabila ada pertemuan, perundingan atau surat yang terjadi sebelumnya, hal tersebut sudah tidak relevan karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.
Ia menjelaskan hasil perundingan Freeport yang berlaku sekarang ini didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan negara yaitu divestasi 51%, kewajiban pembangunan smelter, perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan penerimaan negara harus lebih besar.
Baca Juga: Kontrak Karya Jadi IUPK, Divestasi Freeport Dipastikan Tuntas
Perundingan-perundingan sebelum Menteri ESDM Ignasius Jonan menjabat menteri, tidak dijadikan sebagai dasar dalam perundingan Freeport yang telah disepakati tahun lalu itu. Ia mengatakan ketika diangkat menjadi Menteri ESDM pada Oktober 2016, Presiden Jokowi memberi arahan agar menyelesaikan perundingan dengan Freeport.
"Saya sempat tawarkan Presiden (Joko Widodo) untuk bertemu CEO Freeport McMoran, waktu itu sudah Richard Adkerson (bukan James Moffet), tapi Presiden tidak mau bertemu," kata Jonan di Jakarta, Rabu (20/2/2019) malam.
Hal itu, kata dia, karena sudah ada arahan Presiden Jokowi yaitu harus divestasi 51%, bangun smelter, mengubah KK jadi IUPK, dan penerimaan negara harus lebih besar.
"Sudah itu saja. Lalu kita di Tim Menteri yang berunding dengan Freeport, yang hasilnya sudah kita ketahui semua," ujarnya.
Baca Juga: Mantan Menteri Nasehati Soal Freeport, Jokowi Tetap Cuek
Selama ia menjabat Menteri ESDM, katanya, Presiden Joko Widodo tidak pernah menerima Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport. Pertemuan hanya terjadi saat divestasi 51 persen Freport selesai pada 21 Desember 2018 lalu.
"Presiden tidak pernah menerima Freeport secara khusus di jaman saya. Sampai ditandatanganinya IUPK baru ketemu dengan Presiden. Itu saja," tegas Jonan kembali.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
