Jokowi Harus Minta Maaf, Jika Tidak?

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Ardi Januar mendesak Capres petahana Joko Widodo meminta maaf kepada publik, karena telah menyebarkan data bohong (hoaks) dalam debat kedua.

Ia mengatakan, salah kutip data merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi kepada semua pihak. Namun, Jokowi harus meminta maaf karena data-data hoaks tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan di media sosial.

Baca Juga: Tim Prabowo Bilang Tak Bakal Laporkan Jokowi, Nyatanya?

"Salah adalah manusiawi dan bisa menghinggapi siapa saja dan kapan saja. Tetapi sejatinya seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh dengan cara ksatria meminta maaf kepada publik bila kedapatan melakukan kesalahan," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca Juga: Jangan-Jangan Fahri Hamzah Pengen....

Ia menyayangkan, banyaknya kesalahan Jokowi dalam mengutip data. Karena itu sebagai seorang kepala negara, Jokowi seharusnya memanfaatkan kelengkapan instrumen dan perangkat kerja yang dimiliki untuk mengumpulkan data-data yang akurat.

"Bagaimana bisa seorang kepala negara berkali-kali memberikan keterangan tidak benar. Dengan percaya diri Jokowi berbicara seakan menganggap orang lain tidak bisa cross check fakta sebenarnya. Ingat, rakyat sudah cerdas," katanya.

Baca Juga: Rutan Ahmad Dhani Lebih Parah dari Kamp Nazi, Kata Fadli Zon

Ardi meminta Jokowi mencontoh keberanian yang ditunjukkan Prabowo, menyampaikan permintaan maaf ke publik setelah menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet. Prabowo telah menunjukkan jiwa kesatria sebagai seorang pemimpin ketika itu.

Ia pun mengaku khawatir keengganan Jokowi meminta maaf setelah menyampaikan data hoaks akan menjadi budaya buruk di tengah masyarakat.

"Kami khawatir, bila budaya semacam ini terus diterapkan, kebohongan akan menjadi kebiasaan," imbuhnya.