Penyidik KPK Novel Baswedan berdiri di samping layar yang menampilkan hitung maju waktu sejak penyerangan terhadap dirinya saat diluncurkan di gedung KPK, Selasa (11/12/2018). Menyambut Hari HAM Internasional, Wadah Pegawai KPK meluncurkan Jam Waktu Novel sebagai pengingat bagi penegak hukum untuk membongkar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menilai dalam 700 hari kasus penyiraman terhadapa penyidik KPK Novel Baswedan yang tidak menemui titik terang.
Menurutnya, dalam kasus ini Presiden lah yang harus tanggung jawab. "Tanya sama Presiden Jokowi lah masak tanya sama saya. Karena ini concern-nya beliau ya. Bagaimana kelanjutan kasus Novel itu karena beliau Presiden, beliau punya kuasa, beliau bisa mengendalikan penegakan hukum," katanya, Selasa (12/3/2019).
Lanjutnya, ia mengatakan jika presiden memiliki komitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. "Beliau punya otoritas dalam artian menanyakan itu pada institusi penegak hukum, sudah sejauh mana kasus Novel itu," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah membentuk Satgas Novel Baswedan sejak 8 Januari lalu untuk mencari fakta-fakta terkait kasus ini. Namun, hingga kini belum ada hasil yang memuaskan.
Baca Juga: Soal Penuntasan Kasus Novel, Pemerintah Tidak Bisa atau Tidak Mau?
"Makannya saya bilang, saya kembalikan ke Pak Presiden soal satgas itu soalnya beliau mengikuti perkembangan rekomendasi Komnas HAM, nah tinggal beliau evaluasi," tukasnya.
Baca Juga: Novel Baswedan 'Kesal' ke Jokowi
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
