Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang penataan administrasi kependudukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4). Presiden memerintahkan Mendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk memberi batas waktu pengurusan KTP elektronik serta menegaskan bahwa pemerintah wajib menjalankan putusan MK terkait pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada KTP elektronik dan Kartu Keluarga. | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Wakil Presiden Jusuf Kalla turut merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut aksi ketidakpercayaan pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya dari pemilih capres cawapres 02. Ia pun meyakini tidak akan terjadi kegaduhan usai pemungutan suara.
"Saya yakin (tidak akan gaduh) dan kita sudah tepat melakukan pemilihan langsung presiden. Jadi, penyelesaiannya dibawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Umumnya selalu selesai tidak ada persoalan," jelasnya di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Menurutnya, meski saat kampanye terkesan ramai, namun setelah pemilu umumnya situasi tetap kondusif.
"Artinya kalau menang, ya menang dan kalah, ya kalah, dan selama hampir 20 tahun pelaksanaan hampir tidak ada apa-apa," katanya.
Baca Juga: Lagi-Lagi, Amien Rais Ancam Jokowi: Kita Geruduk KPU dan Presidennya
Lanjutnya, ia pun meyakini KPU terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan akan independensi lembaganya dengan terus objektif dan independen. Sambungnya, terlepas nantinya ada pihak yang tidak senang dengan langkah atau keputusan KPU.
"Senang atau tidak senang itu tergantung masing-masing pihak," tukasnya.
Baca Juga: Andi Arief, Dosa Loh Nyebarin yang Belum Jelas
Terlebih menurt Wapres masih ada dua lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dapat mengkoreksi KPU. Untuk itu, pihak yang tidak puas dengan kinerja KPU dapat mengadukan kepada dua lembaga tersebut. Selain itu, sambung dia, para elit politik juga harus memberikan contoh kepada para pemilihnya terkait kedewasaan berpolitik.
"Bawa saja buktinya ke Bawaslu karena dia juga independen. Kalau mau lebih keras lagi bawa ke polisi sekalian," pungkas Kalla.
Baca juga: Amien Rais Sebut Malaikat Ikut Doakan Prabowo-Sandiaga
Sebagaimana diketahui, dalam survei SMRC menunjukkan banyak pemilih capres 02 yang tidak yakin dengan profesionalitas dan independensi KPU. Para pemilih capres 02 sebanyak 11,4% menyatakan sangat yakin dan sebanyak 52,6% menyatakan cukup yakin. Sedangkan 21,7% menyatakan kurang yakin dan 3,6% yang tidak yakin sama sekali dengan, 10,7% tidak menjawab.
Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.426 responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65%. (OL-6)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
