Kredit Foto: Antara/Wibowo Armando
Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS), Gde Siriana meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengaudit Apel Kebangsaan yang digelar Pemprov Jawa Tengah pada 17 Maret 2019 dengan anggaran Rp18.7 miliar
Menurutnya, kegiatan ini tidak memiliki urgensi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Sambungnya, seperti perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Semarang yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
"Antara lain JPO di Jalan Jenderal Sudirman, yang terbuat dari kayu sudah rusak. Selain itu, bagian atap jembatan penyeberangan itu juga sudah hilang," ujarnya, Sabtu (16/3/2019).
Lanjutnya, ia mengatakan terdapat 1.028 dari 3.426 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kendal yang membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, ia mencurigai Apel Kebangsaan sebagai kampanye politik terselubung lantaran para pengisi acaranya.
Baca Juga: Ganjar Terapkan Cara-Cara Orba?
"BPK dan KPK harus berani bertindak. Jika awam saja bisa melihatnya sebagai penyalahgunaan anggaran, mestinya BPK dan KPK lebih jeli lagi. Jika BPK dan KPK bisa membuktikannya, sangat mungkin Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo) menyusul Ketum PPP (M. Romahurmuziy)," tukasnya.
Baca Juga: Bela Romi, PPP Bilang HTI di Balik Prabowo Nyaris Fakta
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
