Politikus Krisis Moralitas

Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wasilatul Falah Rangkasbitung Encep Khaerudin mengatakan, penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat krisis moralitas politikus yang hanya berpikir sementara.

"Kami prihatin politikus yang semestinya memikirkan untuk kesejahteraan rakyat, namun terlibat kasus hukum," kata Encep Khaerudin saat dihubung di Lebak, Banten, Minggu (17/3/2019).

Penangkapan Romahurmuziy, karib dengan sapaan Rommy, oleh tim penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu hotel berbintang di Surabaya, Jawa Timur, tentu akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politikus yang duduk di parlemen.

Baca Juga: Gantikan Rommy, PPP Tetapkan Suharso Monoarfa Jadi PLT Ketum

Seharusnya, kata dia, politikus mampu memperjuangkan rakyat, seperti nasib guru honorer yang belum diangkat PNS, bahkan guru di pedalaman hanya menerima honor Rp300 ribu per bulan.

Selain itu, juga banyak yang harus diperjuangkan wakil rakyat, termasuk kehidupan petani, nelayan, dan buruh yang masih termarjinal. Namun, pihaknya prihatin para wakil rakyat itu melakukan tindakan melanggar hukum.

Para politikus yang terlibat kasus hukum itu menunjukan hanya berpikir sementara dengan memanfaatkan jabatan untuk melakukan korupsi untuk memperkaya diri.

Ironisnya, sebagian besar politikus yang ditangkap KPK itu berusia muda dan memiliki potensi untuk memperjuangkan nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Baca Juga: Rommy Diciduk, Elektabilitas PPP Tak Terguncang Sama Sekali

Para politikus itu sangat kritis dan memiliki pendidikan yang tinggi, namun sayang para wakil rakyat itu justru terlibat korupsi.

"Kami sebagai warga negara melihat kelakuan para wakil rakyat sangat miris dengan politikus muda terlibat hukum," ucapnya.

Menurut Encep, penangkapan Romahurmuziy juga membuktikan Presiden Joko Widodo cukup serius untuk menegakkan supremasi hukum, tanpa pandang bulu.

Meski Rommy sebagai politikus yang dekat dengan lingkaran Jokowi dan masuk daftar tim kampanye nasional (TKN), tetapi tindakan hukum tetap harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

"Kami mengapresiasi pemerintahan Jokowi tak melindungi orang-orang yang terlibat korupsi, sekalipun orang dekatnya," ujarnya.