Dugaan Politik Uang Luhut Kini Diproses Bawaslu

Laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) terkait dugaan politik uang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan kini tengah diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, membenarkan pihaknya saat ini sedang memproses laporan tersebut. Bahkan masuk pembahasan di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). 

"Masih dalam proses. Masih didiskusikan di sentra gakkumdu untuk dicari unsur pelanggarannya," ujarnya di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Baca Juga: Amplop Luhut untuk Kiai Adalah Hal Lumrah

Sebelumnya, ACTA melaporkan Luhut ke Bawaslu pada Jumat (5/4/2019). Diduga melakukan politik uang dan sejumlah pelanggaran pemilu lain. Juru bicara ACTA, Hanfi Fajri, menjelaskan Luhut diduga melakukan kampanye tanpa melakukan cuti sebagai pejabat negara.

"Kami melaporkan tindakan dia sebagai menteri, sebagai pejabat negara yang melakukan kampanye kepada salah satu paslon. Kalau menteri ingin melakukan kampanye kepada salah satu paslon, dia harus mengajukan surat cuti," terangnya.

Baca Juga: Ini Jawaban Luhut Soal Amplop Putih, Dalem Alasannya

Menurutnya, Luhut tidak masuk dalam struktur tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Artinya, Luhut dianggap tidak memiliki hak melakukan kampanye.

"Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Luhut yang meminta untuk memilih paslon 01, itu sudah menyalahi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengarah ketidaknetralan keberpihakan membuat keputusan yang menguntungkan paslon nomor 01," jelasnya.

Baca Juga: Luhut Titip Ini untuk Generasi Milenial

Selain itu, ACTA juga melaporkan terkait masalah amplop yang diberikan kepada Kiai Zubair Muntasor. Amplop identik dengan pemberian uang.

"Pemberian uang yang diberikan oleh Luhut itu tujuannya untuk memilih paslon 01 ya dengan menggiring bahwa tanggal 17 datang ke TPS ajak umat ajak santri pakai baju putih, baju putih itu identik dengan jargonnya Jokowi," katanya.