Pemerintah Siapkan 300 Ha Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah telah menyiapkan 300 hektare lahan di luar Pulau Jawa untuk membangun ibu kota pemerintahan RI. Namun sengaja tidak membocorkan lokasi pasti ibu kota pemerintahan yang baru agar tidak terjadi lonjakan harga tanah oleh spekulan.

Menurutnya, ibu kota pemerintahan yang baru nantinya akan dilengkapi taman kota yang luas. "Yang jelas Pak Presiden mengatakan di luar Jawa. Kita sudah ada. Sekarang kenapa enggak dikasih tau lokasinya karena nanti banyak sekali spekulan tanah. Daerah ini tanah negara," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Lahan yang dimaksud Sofyan untuk pembangunan ibu kota pemerintahan nantinya berstatus tanah negara. Artinya, bila saat ini lahan tersebut berupa kawasan hutan, maka seluas 300 hektare akan dilepas dan dimanfaatkan sebagai ibu kota pemerintahan.

Baca Juga: Jika Ibu Kota Dipindahkan, Bisnis Properti Apa Kabar?

"Jadi tanah negara itu ya misalnya kalau kawasan hutan dilepaskan kawasan hutan jadi bisa dimanfaatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal bahwa Pulau Kalimantan adalah lokasi paling ideal untuk pemindahan ibu kota pemerintahan yang baru. Hal ini sejalan dengan niat pemerintah memilih ibu kota pemerintah yang menunjukkan Indonesia-sentris, alias keberpihakan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan yang merata.

"Bisa di Sumatra tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira kira itulah," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Jokowi pun membocorkan ada tiga kandidat lokasi yang paling potensial dijadikan ibu kota pemerintahan menggantikan DKI Jakarta. Tanpa mau menyebutkan di mana saja lokasi ketiga kandidat ibu kota baru tersebut.