Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Boleh Bebani APBN

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku sempat membahas perihal rencana pemindahan ibu kota negara di Istana Negara.

Menurutnya, persiapan pemindahan ibu kota harus matang dan tak membebani APBN. "Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Bambang menambahkan, Presiden Joko Widodo menyampaikan dibutuhkan lahan seluas 40 ribu hektar untuk wilayah ibu kota negara baru. Ada tiga daerah yang luasnya memenuhi syarat minimal tersebut yang siap dibangun.

Baca Juga: Wah, Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Dibahas Tiga Tahun Lalu

"Dalam diskusi kecil sambil menunggu Azan Magrib bersama Wapres, Ketua MPR, Ketua DPD dan saya sebagai Ketua DPR, Presiden menjelaskan dibutuhkan paling sedikit luas lahan 40.000 hektar untuk ibu kota negara yang baru. Bahkan Presiden menyampaikan sudah ada lahan milik negara di tiga daerah dengan luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar yang siap dibangun," rincinya.

"Intinya kita membangun kota baru dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif sebelumnya. Semua nanti, kata presiden akan dikerjakan oleh BUMN dan swasta sehingga tidak membebani APBN," sambungnya.

Baca Juga: Undang Pemimpin DPR, MPR, dan DPD, Jokowi Minta Masukan Soal Wacana Pindah Ibu Kota

Bambang menjelaskan, ibu kota baru tidak akan berada jauh dari kota yang sudah aktif secara fungsional sehingga tidak perlu lagi ada pembangunan objek-objek transportasi vital seperti bandara dan pelabuhan.

"Sehingga kita tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru. Dari hasil kajian Bappenas, dana yang dibutuhkan total kira-kira Rp480 triliun," katanya.