PKS Desak Bentuk Pansus Penyelenggaraan Pemilu, Gerindra Ikut?

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menilai pemilu 2019 menyisakan beragam persoalan. Ledia mengungkapkan bahwa PKS mendesak agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan pemilu.

"Karena itu fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk bentuk pansus tentang penyelenggaran pemilu agar semua evaluasi dilakukan dengan baik, bisa menyelidiki kematian KPPS, salah input dan evaluasi penyelenggaraan pemilu, evaluasi kebijakan uu pemilu serentak, evaluasi akuntabilitas KPU atas Pemilu 2019 menjadi langkah yang perlu kita lakukan," kata Ledia, Rabu (8/5).

Baca Juga: Prabowo ke Markas PKS Karena Koalisi Retak?

Menurutnya, DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan berhak untuk bertanya, dan memiliki hak kelembagaan berupa hak angket serta hak interpelasi. Ia berpandangan hak angket DPR adalah hak DPR untuk lakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan uu atau kebijakan pemerintah terkait hal strategis.

"Terkait persoalan pemilu tersebut kami memandang perlu hak angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pansus penyelenggara pemilu 2019," ujarnya.

Sementara itu anggota fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Sukartono juga mengaku prihatin dengan pelaksanaan pemilu kali ini yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa. Anggota komisi V DPR tersebut juga menyayangkan adanya berbagai laporan kecurangan yang terjadi pada pemilu kali ini.

Baca Juga: Gerindra Balas Demokrat: Setan Gundul Adanya di Cikeas

"Kami tegaskan kami dari Fraksi Gerindra mendukung adanya pembentukan pansus pemilu ini yang kami mohonkan kepada bapak pimpinan segera dibentuk agar kita bisa dan ini tidak secara terus menerus akhirnya anggota dari penyelenggara pemilu ini mengalami kecelakaan yang seperti saat ini," tuturnya.

Sebelumya wacana pembentukan pansus disuarakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Hal itu menyusul banyaknya temuan dugaan kecurangan pemilu.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (24/4) lalu.